INTANANEWS.COM – Reses merupakan kewajiban bagi setiap anggota DPRD yang adalah wakil rakyat untuk turun menemui masyarakat.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Minahasa Drs Robby Longkutoy, seusai melaksanakan reses daerah pemilihan (Dapil) tiga dengan warga Langowan Barat, Kamis (8/2/2024).
Ia mengatakan, secara berkala dalam satu tahun dirinya harus turun menemui masyarakat.
“Intinya saya ingin menampung aspirasi masyarakat, apa kira-kira yang menjadi keinginan masyarakat di desa-desa,” ujarnya.
Aspirasi itu lanjut dia, akan menjadi bahan pokok pikiran (Pokir).
Ia mencontohkan, seperti dalam reses tadi berkembang soal kelangkaan pupuk.
“Hampir setiap saat kelangkaan pupuk dan tidak meratanya pembagian pupuk itu menjadi keluhan masyarakat, dan itu suatu hal yang selalu di ulang-ulang,” kata Langkutoy.
Menurut dia, kelangkaan pupuk itu bukan hanya terjadi di satu desa tapi di seluruh desa. Sebenarnya dimana penyebabnya. Nah! inilah yang dibawa di dewan untuk dibicarakan dengan pihak terkait.
Ia menyebut, sebenarnya pupuk itu subsidi, tapi setelah sampai ke pihak penyalur sering kali harganya sudah dua atau tiga kali lipat.
Dia menuturkan, tentunya hal-hal yang telah ditampung nanti akan dibawa dalam satu pokok pikiran dan akan disampaikan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk dicerna, mana kebutuhan yang sifatnya paling mendesak.
Menurut Langkutoy, hal itu bukan hanya keinginannya tapi lebih kepada sesuatu yang menyentuh keinginan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat itu dapat terwujud.
Ia menjelaskan, di masa reses itu ada banyak hal kepentingan masyarakat yang harus disampaikan kepada pemerintah.
Langkutoy menceritakan bahwa dirinya harus turun untuk mengetahui persis permasalahan yang terjadi kemudian memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak masyarakat.
Ia mengatakan, walaupun saat ini dirinya sudah mendekati habis masa jabatan sebagai anggota legislatif, terlepas nantinya akan terpilih lagi atau tidak namun saat ini adalah kewajibannya untuk turun ke masyarakat.
“Sehingga saya bisa mencerna mana-mana yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya perlu untuk disampaikan dalam diskusi dengan pemerintah kabupaten,” ia menambahkan. (nes)
