INTANANEWS.COM – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Tondano, Yulius Paath beserta pegawai kehumasan, Rama Gobel mengikuti kegiatan penguatan dan pembinaan Kehumasan dan kerja sama.
Kegiatan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut), berlangsung di aula Mapalus Kanwil Kemenkumham, diikuti oleh seluruh Kepala UPT jajaran Pemasyarakatan dan Keimigrasian serta perwakilan pegawai di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Biro Humas, Hukum dan kerja sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Kakanwil Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun melalui Kadiv Administrasi John Batara membuka pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan ini, Kadivmin John Batara membacakan sambutan Kakanwil.
Ia mengatakan, kehumasan dan kerja sama merupakan dua aspek yang sangat krusial dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi.
Melalui kegiatan ini, lanjut dia, kami ingin menguatkan kembali komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi antara berbagai pihak.
“Membangun kerjasama yang lebih erat, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terkait kebijakan dan program yang telah dijalankan,” ujarnya, Kamis (28/02/2024).
Sementara itu, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Hantor Situmorang memaparkan tentang tugas dan fungsi dari Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama.
Ia berpesan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut untuk meningkatkan tugas dang fungsi kehumasan dan kerja sama untuk menjadi sumber informasi bagi seluruh masyarakat serta dapat mengoptimalkan sistem informasi pelayanan publik dan memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
“Perkuat peran Humas dan bangun team work. Tanpa kemampuan kerja sama (teamwork) dan kolaborasi, sebuah organisasi akan kesulitan dalam menjalani bidang tugasnya,” kata dia.
Menurutnya, kinerja kehumasan tidak ada one man show, melainkan dilakukan secara bersama-sama.
“Jalin sinergi dan kolaborasi yang baik antar sesama, termasuk kehumasan, sehingga komunikasi terjalin baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam produksi kehumasan, perlu ada standarisasi dalam tata kelola informasi publik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam konteks informasi. Baik itu produksi narasi berita, foto, video juga memiliki manajemen produksi. (nes)
