INTANANEWS.COM – Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M,Si, dan Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi melalui Virtual.
Rakor dipimpin Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Senin (22/7/2024).
Tohir mengatakan, harga rata-rata nasional minyak kita masih diatas HET sejak awal tahun 2023 dan untuk realisasi angka DMO sudah mengalami peningkatan.
Sementara, lanjut dia, realisasi pupuk bersubsidi di sejumlah daerah sudah mulai terpenuhi.
“Hal tersebut menunjang produktivitas penanaman bahan pangan dan dapat menstabilkan harga bahan pokok setelah panen,” ujarnya.
Kementerian/Lembaga (K/L) terkait terus melakukan rapat koordinasi dalam rangka memperbaharuhi atau merevisi regulasi terkait pangan untuk menyesuaikan dinamika harga bahan baku pangan dan pakan dengan mempertimbangkan cost produksi saat ini.
Ia berharap agar K/L terkait melakukan pengawasan terkait kelancaran pendistribusian minyak goreng dari pihak produsen dan distributor ke retail modern dan pasar tradisional antisipasi adanya produsen yang menjual dengan metode Bundling.
“Seiring dengan kenaikan HET, perlu diperhatikan terkait pemerataan ketersediaan stok minyak di tiap provinsi,” kata dia.
Ia meminta agar Satgas Pangan Polri dan K/L terkait makin intensif, melakukan monitoring dan pengawasan (represif untuk preventif guna menjaga ketersediaan) terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dan stok di tiap-tiap wilayah untuk mempermudah para petani guna mendapatkan pupuk bersubsidi.
Selain itu juga, lanjut dia, perlunya penambahan titik distribusi, khususnya wilayah-wilayah masih jauh dari jangkauan petani.
“K/L terkait terus melakukan evaluasi terkait regulasi pangan agar lebih efektif dan tepat sasaran, tujuannya untuk memberikan perlindungan baik bagi petani maupun bagi konsumen akhir,” ia menambahkan.
Kegiatan rakor dihadiri antara lain, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Kadis Pangan, Kadis Koperasi, PLT Bapelitbangda, Pertanian, Kadis Perikanan dan Kelautan, Ka.BPKAD, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan.(nes)
