INTANANEWS – Penjabat Bupati Minahasa, Dr. Noudy R.P. Tendean, S.IP., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Kantor Bupati Minahasa, Selasa (4/2/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Agenda Rakor tidak hanya membahas tentang upaya pengendalian inflasi, tetapi juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman mengenai Kerjasama Dalam Pengawasan Perizinan Daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian inflasi adalah prioritas utama pemerintah saat ini.
Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus ditingkatkan.
“Kita harus memastikan distribusi barang tetap lancar, harga-harga terkendali, dan kebijakan ekonomi daerah selaras dengan strategi nasional. Selain itu, pengawasan perizinan daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan,” kata Tito Karnavian.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Tendean menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Minahasa untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengendalikan harga, terutama komoditas yang mengalami kenaikan.
Hal ini menjadi perhatian penting menjelang bulan Ramadhan, di mana permintaan bahan pangan biasanya meningkat secara signifikan.
“Saya menginstruksikan TPID Minahasa untuk proaktif dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Koordinasi dengan berbagai pihak harus ditingkatkan agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.
Rakor ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Inspektur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Damkar, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, Kasat Pol-PP, Kepala Dinas Koperasi UKM, serta Staf Khusus Bupati.(nes)
