INTANANEWS – Ketua Investigasi DPP Barisan Masyarakat Adat (Barmas) Meidy Tendean mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memastikan bahwa calon rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) yang terpilih nanti bebas dari masalah hukum.
Tendean mengungkapkan hal tersebut pada Rabu (22/01/2025), sebagai tanggapan terhadap berbagai isu yang berkembang menjelang Pemilihan Rektor UNIMA 2025.
Tendean menekankan pentingnya memilih sosok pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan rekam jejak yang bersih, terutama di tengah sejumlah isu yang sedang beredar.
“Kami menginginkan calon rektor UNIMA yang terpilih nanti benar-benar sosok yang bebas dari persoalan hukum. Apalagi, belakangan ini kami mendengar adanya dugaan pelanggaran akademik seperti plagiat yang melibatkan salah satu calon rektor,” ujar Tendean.
Selain itu, Tendean juga mengingatkan agar aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, segera menyelidiki isu-isu dugaan pelanggaran hukum yang beredar, termasuk dugaan praktik politik uang dalam proses pemilihan rektor.
“Kami berharap pihak penegak hukum proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan atau informasi terkait pelanggaran hukum. Jangan sampai praktik seperti ini merusak integritas dunia pendidikan,” ia menegaskan.
DPP Barmas juga mengimbau Kementerian Pendidikan Tinggi agar lebih selektif dalam menentukan calon rektor, mengingat keputusan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan UNIMA.
“Kami berharap Kementerian Pendidikan benar-benar memilih calon rektor yang memiliki visi yang jelas, integritas tinggi, dan bebas dari rekam jejak negatif. Hal ini penting demi masa depan UNIMA,” ia menambahkan.
Pemilihan Rektor UNIMA 2025 menjadi sorotan banyak pihak, terutama karena universitas ini memegang peranan strategis dalam mencetak generasi muda berkualitas di Sulawesi Utara.
Dengan adanya seruan ini, diharapkan pemilihan rektor mendatang akan berlangsung secara transparan dan membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di wilayah tersebut.(nes)
