INTANANEWS.COM – Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si, mengatakan bahwa stunting merupakan masalah nasional, karena menyangkut masa depan generasi muda.
Bupati menyatakan hal itu saat membuka kegiatan penguatan strategi konvergensi Penanggulangan dan Pencegahan (Rembuk) Stunting Tingkat Kabupaten Minahasa Tahun 2024, di Ruang Sidang Kantor Bupati, Senin (25/3/2024).
Ia menyebutkan, persoalan stunting ini sudah ditetapkan menjadi isu prioritas nasional dalam RPJMN.
“Tahun 2024 ini, target penurunannya adalah empat belas persen,” ujarnya.
Bupati juga menekankan kepada pemerintah desa agar memprioritaskan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 untuk pencegahan stunting sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat.
Kumendong yang didampingi Ketua TP-PKK, Ny. Djeneke Kumendong-Onibala, SH, MSA, menyatakan,
“Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap permasalahan stanting ini, maka dibentuk dan dilantik Tim Percepatan Penurunan Stunting,” kata Bupati didampingi Ketua TP-PKK, Ny. Djeneke Kumendong-Onibala, SH, MSA.
Ia mengatakan, dengan dibentuk dan dilantiknya tim percepatan penurunan stunting, maka perlu adanya terobosan baru dalam penurunan stunting.
“Dengan digelarnya rembuk stunting ini diharapkan bisa melahirkan strategi yang tepat, seperti penguatan pelayanan kesehatan dasar, program intervensi yang terintegrasi dapat diterapkan,” kata Bupati.
Kegiatan ini dihadiri antara lain, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kasdim 1302 Minahasa, Kadis Kominfo, Kadis PMD, Kadis Sosial, Kadis Kelautan Perikanan, Kadis PPKB, Kadis P3A, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis DukCapil dan sejumlah camat se-Kabupaten Minahasa.
Diketahui, Kegiatan yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting oleh Bupati Minahasa, Ketua TP-PKK, diikuti Asisten 1, Kasdim 1302 Minahasa serta mewakili Kementerian Agama Minahasa, bertujuan untuk memberikan informasi bagi keputusan strategis Kabupaten Minahasa guna memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan pada intervensi gizi prioritas.
Selain itu juga untuk memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1000 HPK secara simultan terhadap intervensi gisi prioritas serta meningkatkan efektivitas sistem manajemen data untuk menunjang keputusan alokasi program dan lokasi fokus.(nes)
