INTANANEWS- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, dirangkaikan dengan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorolog, dari ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.
Kegiatan ini berlangsung secara virtual, Senin (18/11/2024) dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan TPID dalam menjaga kestabilan inflasi, khususnya menjelang akhir tahun.
“Langkah antisipasi harus dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi dan pengawasan terhadap pasokan bahan pokok serta harga di lapangan,” ujar Tito.
Selain itu, Mendagri juga mengingatkan akan potensi bencana hidrometeorologi, terutama mengingat musim penghujan yang semakin intens. Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat upaya mitigasi bencana, termasuk dengan mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan infrastruktur tanggap darurat.
Menyikapi arahan Mendagri, Sekda Dr. Lynda D. Watania menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa, bersama dengan TPID, telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengendalikan inflasi serta mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana.
“Kami terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok di pasar dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Kami juga sudah menyiapkan langkah-langkah tanggap darurat untuk menghadapi kemungkinan bencana,” ujar Watania.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi pada musim hujan.”
Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Asisten II, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Koperasi, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pertanian, Kasat Pol-PP, Kepala Dinas Perdagangan, serta perwakilan dari Bagian Hukum dan Ekonomi.(nes)