Sidang ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, Rabu (22/1/2025).

Pada sidang tersebut, kuasa hukum pasangan calon Robby Dondokambey-Vanda Sarundajang (RD-Vasung), Rangga T. Paonganan, memberikan klarifikasi atas dalil permohonan yang menyebut adanya pelanggaran administrasi terkait pengunduran diri Robby Dondokambey sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Rangga menjelaskan bahwa Robby telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Robby Dondokambey, yang mendaftar sebagai calon Bupati Minahasa pada 29 Agustus 2024, telah mengajukan surat pemberitahuan pengunduran diri kepada partai politik.

Meskipun awalnya pencalonannya tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten Minahasa memberi kesempatan untuk perbaikan dokumen pada 6 hingga 8 September 2024, yang kemudian diterima.

Proses pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, meskipun baru dilantik pada 9 September 2024, diproses segera dengan mengajukan surat pengunduran diri pada hari yang sama.

Rangga menegaskan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan ke KPU sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, serta Surat KPU RI dan peraturan terkait. Oleh karena itu, pencalonan Robby Dondokambey dianggap sah secara hukum.

Sidang berikutnya terkait perkara ini akan dilaksanakan pada minggu kedua Februari 2025 dengan agenda pengucapan putusan dismissal.(nes)

Artikel MK Gelar Sidang Sengketa Pencalonan Bupati Minahasa, Robby Dondokambey Dijelaskan Sudah Penuhi Syarat pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Pada sidang lanjutan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa menyampaikan bahwa permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, Susi Fiane Sigar-Perly George Steven Pandeiroot (SUPER), tidak memenuhi syarat hukum yang telah ditetapkan.

Melalui kuasa hukumnya, Suryantara, Alfatah, dan Partners, KPU menilai dalil yang diajukan Pemohon lebih mengarah pada pelanggaran administrasi, dan bukan sengketa hasil pemilu.

“Masalah ini bukan termasuk dalam kewenangan MK, melainkan seharusnya ditangani oleh Bawaslu, DKPP, atau Kepolisian,” ujar tim kuasa hukum KPU.

Paslon SUPER dalam permohonannya menuding Paslon Nomor Urut 3, Robby Dondokambey-Vanda Sarundajang, telah membagikan dana Program Indonesia Pintar (PIP) secara gratis selama masa kampanye. Namun, KPU berpendapat tuduhan tersebut lebih relevan dengan pelanggaran administrasi ketimbang hasil pemilu.

KPU juga mengungkapkan bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait mencapai 52.410 suara atau 27,92%, jauh melebihi ambang batas 1,5% dari total suara sah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 UU Pemilihan. Oleh karena itu, KPU menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa ini ke MK.

Rekapitulasi suara resmi KPU Kabupaten Minahasa mencatat perolehan suara sebagai berikut:

• Paslon Nomor Urut 1 (SUPER): 41.136 suara (21,92%)

•Paslon Nomor Urut 2 (Youla Lariwa-Denni Rudi Kalangi/YLM-DRK): 53.011 suara (28,24%)

•Paslon Nomor Urut 3 (Robby Dondokambey-Vanda Sarundajang): 93.546 suara (49,84%)

Dengan total suara sah sebanyak 187.693, KPU menyatakan bahwa Pilkada Minahasa 2024 telah berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam petitumnya, Paslon SUPER meminta MK untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3 dan memerintahkan pemungutan suara ulang antara Paslon Nomor Urut 1 dan 2. Namun, KPU menilai permohonan tersebut tidak konsisten dan meminta MK untuk menolak permohonan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Sidang lanjutan akan digelar dalam waktu dekat untuk mendengarkan tanggapan dari Pihak Terkait dan melanjutkan pembuktian lebih lanjut.(nes)

Artikel Sengketa Hasil Pilkada Minahasa 2024 Berlanjut di MK, KPU Tegaskan Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Hukum pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Mengakhiri tugas belajarnya di Lemhannas RI, Ronald menjalani uji saji Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap). Taskap Lemhannas ini disajikan demi memberi sumbangan pemikiran bersifat konseptual strategis pengembangan sistem perhubungan nasional yang berwawasan nusantara, yang mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan untuk meningkatkan ketahanan bangsa.

Ronald Lumbuun memaparkan urgensi akselerasi transformasi digital guna peningkatan pelayanan publik di bidang kenotariatan di Indonesia. Menurut Lumbuun, mengadaptasi perkembangan teknologi alam praktik kenotariatan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi notaris.

“Urgensi Akselerasi Transformasi Digital penting demi mengintegrasikan layanan notaris dengan dibarengi reformasi Pendidikan maupun sosialisasi terkait layanan kenotariatan online,” papar Lumbuun.

Bertindak sebagai Ketua Tim Penguji,Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Mayjen TNI (Purn.) Endang Hairudin, S.T., M.M. dan Tenaga Profesional Bidang Geografi Marsda TNI (Purn.) Baskoro Alrianto, M.Sc., serta Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sismennas Mayjen TNI (Mar) Supriyono, S.E., M.M., masing-masing sebagai anggota.(**)

Artikel Uji Saji Taskap Lemhannas, Ronald Lumbuun Paparkan Urgensi Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dialog berlangsung di Veranda Hotel Pakubuwono Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, menyebut dialog ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan strategis. Sekaligus untuk menegaskan komitmen dalam upaya memperkuat soliditas persatuan bangsa pasca pemilu 2024.

“Penetapan KPU beberapa waktu lalu tentang presiden dan wakil presiden terpilih menandai fase keberlanjutan kepemimpinan nasional yang akan berakhir dan berlanjut pada bulan Oktober 2024 yang akan datang. Penetapan KPU atas presiden dan wakil presiden terpilih sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat dan pilihan politik yang telah menyita perhatian kita semua,” kata Brigjen Trunoyudo dalam sambutan pembukaan.

Karopenmas mengatakan, Pemilu sebagai mekanisme demokratis yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kepemimpinan. Selain itu, Pemilu juga sebagai upaya melanjutkan agenda kepemimpinan nasional serta pembangunan nasional jangka panjang.

Lebih lanjut, Karopenmas menuturkan kedewasaan warga negara sangat penting saat Pemilu, yakni dengan dengan mengkedepankan persatuan sebagai perwujudan kematangan politik. Selain itu, merupakan modal sosial melaksanakan agenda pembangunan demokrasi dan pembangunan nasional ke depan.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, kata Karopenmas, salah satu syarat yang harus dicapai yaitu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6-8 persen dengan melibatkan partisipasi seluruh stakeholder secara inklusif jangka panjang dan berkelanjutan.

Ia menuturkan, Pembangunan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari komitmen negara melalui agenda dan kebijakan pemerintah.

Karopenmas dalam kesempatan ini mengingatkan soal arahan Presiden Joko Widodo saat Rapim TNI-Polri pada 24 Februari lalu, untuk terus menjaga demokrasi dan kerukunan bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045.

Selain itu, ia mengingatkan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus menjaga momentum persatuan dengan merajut kebersamaan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional.

“Maka Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo sigit prabowo, M.Si., kembali ingin menegaskan kepada kita semua, mari bersama-sama menjaga momentum persatuan dengan merajut kebersamaan sebagai salah satu syarat penting dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” katanya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan narasumber dialog publik. Yakni Karo Binopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol Erwin Kurniawan, Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Chairil Abdini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), dan Akademisi UI Prof Bambang Brodjonegoro.(nes)

Artikel Gelar Dialog Publik, Divhumas Polri: Perkuat Persatuan Bangsa Songsong Indonesia Emas 2045 pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kemenkumham menjadi yang terbaik dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk kategori Kementerian.

Penghargaan ini diterima Kemenkumham atas penerapan SPBE di Kemenkumham selama tahun 2023.

Penghargaan tersebut diumumkan pada kegiatan SPBE Summit 2024 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Senin (27/05/2024).

Ini menjadi kali kedua Kemenkumham mendapatkan penghargaan penerapan SPBE, setelah sebelumnya menerima penghargaan serupa pada SPBE Summit 2023.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan, Kemenkumham telah menerapkan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan yang ada.

Ia menjelaskan, saat ini telah tersedia beragam pelayanan digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari aplikasi paspor, pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, konsultasi hukum, pengaduan HAM, layanan administrasi hukum umum, hingga pelayanan pemasyarakatan.

“Masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan di Kemenkumham. Pelayanan tidak lagi terbatas pada ruang kantor, tetapi bisa dimanfaatkan di mana saja masyarakat berada. Cukup dengan handphone dan akses internet,” ucap Andap.

Ia menjelaskan, setidaknya terdapat delapan aspek SPBE yang terus ditingkatkan oleh Kemenkumham, yaitu kualitas kebijakan internal, perencanaan strategis, sistem TIK, inovasi dan aplikasi, manajemen SPBE, audit TIK, layanan publik elektronik, dan layanan administrasi pemerintahan elektronik.

Ia menuturkan, dari tahun ke tahun indeks SPBE Kemenkumham telah menunjukkan tren positif. Pada tahun 2019, indeks SPBE Kemenkumham berada di titik 3,18 dari nilai maksimal 5.

Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan di nilai 3,68, terbaru pada GDA 2024 Kemenkumham mendapatkan indeks 4,21 dengan predikat “Memuaskan”.

Kemenkumham bahkan mencatatkan nilai maksimum 5.00 poin pada aspek layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

“Teknologi digital terus berkembang. Karena itu Kemenkumham juga terus memperbaiki berbagai aspek pelayanan digital agar masyarakat semakin nyaman dan percaya terhadap pelayanan Kemenkumham,” ucapnya.

Penyelenggaraan SPBE di Kemenkumham yang baik, lanjut dia, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, serta kolaborasi antar unit kerja.

Andap berkomitmen mengawal SPBE Kemenkumham menjadi lebih berkualitas.

Andap menjelaskan, kesuksesan Kemenkumham meraih penghargaan DGA 2 (dua) tahun berturut-turut tidak lepas dari komitmen pimpinan, khususnya Menkumham, dan kolaborasi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kepuasan layanan publik melalui optimalisasi penyelenggaraan SPBE.

“Sehingga layanan Kemenkumham menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan lebih transparan,” Andap menjelaskan.

Sebagai informasi, DGA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh KemenPAN RB kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang telah menyelenggarakan SPBE. Pada tahun 2024, DGA diberikan kepada 65 (enam puluh lima) dari 621 (enam ratus dua puluh satu) IPPD.(nes)

Artikel Keren! Raih Digital Government Award, Kemenkumham jadi Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE pertama kali tampil pada INTANA NEWS.