Sidang ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, Rabu (22/1/2025).

Pada sidang tersebut, kuasa hukum pasangan calon Robby Dondokambey-Vanda Sarundajang (RD-Vasung), Rangga T. Paonganan, memberikan klarifikasi atas dalil permohonan yang menyebut adanya pelanggaran administrasi terkait pengunduran diri Robby Dondokambey sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Rangga menjelaskan bahwa Robby telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Robby Dondokambey, yang mendaftar sebagai calon Bupati Minahasa pada 29 Agustus 2024, telah mengajukan surat pemberitahuan pengunduran diri kepada partai politik.

Meskipun awalnya pencalonannya tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten Minahasa memberi kesempatan untuk perbaikan dokumen pada 6 hingga 8 September 2024, yang kemudian diterima.

Proses pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, meskipun baru dilantik pada 9 September 2024, diproses segera dengan mengajukan surat pengunduran diri pada hari yang sama.

Rangga menegaskan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan ke KPU sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, serta Surat KPU RI dan peraturan terkait. Oleh karena itu, pencalonan Robby Dondokambey dianggap sah secara hukum.

Sidang berikutnya terkait perkara ini akan dilaksanakan pada minggu kedua Februari 2025 dengan agenda pengucapan putusan dismissal.(nes)

Artikel MK Gelar Sidang Sengketa Pencalonan Bupati Minahasa, Robby Dondokambey Dijelaskan Sudah Penuhi Syarat pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Meskipun hasil tersebut sah menurut rekapitulasi KPU, suara rakyat yang menginginkan perubahan dan kemajuan bagi Minahasa tetap menjadi sorotan banyak pihak.

Hasil perolehan suara yang menunjukkan keunggulan RD-Vasung dengan 93.546 suara menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Minahasa telah memberikan mandat yang tegas.

“Kemenangan Rakyat Minahasa Suara yang Tak Bisa Digerus.”

Paslon yang memperoleh suara terbanyak ini dipilih dengan keyakinan, tanpa adanya praktik politik uang atau kepentingan tertentu. “Kami murni memilih pasangan Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang untuk memimpin dan memajukan Minahasa 5 tahun ke depan. Suara kami benar-benar tulus untuk masa depan Minahasa,” kata Dave Worotikan, seorang warga Minahasa, Rabu (15/1/2025).

Pendapat senada juga disampaikan oleh Steven Adel, yang merasa heran dengan adanya gugatan tersebut. “Selisih suara yang jauh cukup jelas menunjukkan kemenangan RD-Vasung. Bahkan, paslon peraih suara terbanyak kedua, Youla Mantik dan Denni Kalangi, sudah menyampaikan ucapan selamat. Kami berharap MK tidak mengecewakan rakyat Minahasa yang sudah memilih dengan harapan besar,” ujarnya.

Di tengah proses hukum yang tengah berlangsung di MK, pengamat hukum Willem Nainggolan, SH MH, memberikan pandangannya. Menurutnya, gugatan tersebut tidak seharusnya dilanjutkan ke MK, karena bukan merupakan kewenangan lembaga tersebut. “Sesuai ketentuan, ranah MK hanya berkaitan dengan sengketa TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) atau perolehan suara dengan selisih minimal 2,5 persen. Kasus ini jelas tidak memenuhi syarat itu,” ujarnya.

Hasil rekapitulasi KPU Minahasa mencatat bahwa Paslon Nomor Urut 1, Susi Sigar dan Perly Pandeiroot, memperoleh 41.136 suara, Paslon Nomor Urut 2, Youla Lariwa dan Denny Kalangi, mendapat 53.001 suara, sedangkan Paslon RD-Vasung meraih 93.546 suara.

Dengan selisih yang mencolok ini, masyarakat Minahasa berharap agar suara mereka dihargai dan hasil Pilkada yang sudah ditetapkan tetap berlaku.

Bagi warga Minahasa, ini bukan sekadar tentang angka, tetapi tentang harapan yang mengalir dalam setiap suara yang mereka berikan. Harapan agar daerah ini dapat berkembang, maju, dan sejahtera. “Kami ingin perubahan nyata, kami ingin dipimpin oleh pasangan yang sudah terbukti kapasitasnya,” tambah Steven.

Gugatan yang sementara berproses di MK kini menjadi perhatian besar masyarakat Minahasa. Mereka hanya berharap bahwa suara mereka tidak akan terabaikan dan hasil Pilkada yang sah dapat segera mengantarkan RD-Vasung untuk memimpin Minahasa menuju masa depan yang lebih baik.(nes)

Artikel Gugatan di MK Tak Halangi Harapan Rakyat Minahasa untuk RD-Vasung pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Tansatrisna, dengan mengusung tema, “Pilkada Damai Kabupaten Minahasa.”

Selain Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang, kegiatan ini juga dihadiri oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya, serta sejumlah pejabat penting, diantaranya, Penjabat Bupati Minahasa yang diwakili oleh Kabag Kesra, Dr. Geovani Rorora, Ketua DPRD Minahasa Robby Longkutoy, Forkopimda Minahasa, Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa, dan Ketua Bawaslu Minahasa Lord Malonda.

Acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh agama, aparat keamanan, bertujuan untuk memohon kedamaian dan kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.

Dalam doa bersama ini, perwakilan dari berbagai agama mendoakan terciptanya suasana kondusif, aman, dan damai selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara.

Robby Dondokambey mengungkapkan pentingnya peran doa dalam menciptakan Pilkada yang tidak hanya berjalan dengan aman, tetapi juga penuh dengan kedamaian.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena doa bersama lintas agama ini menunjukkan bahwa di Minahasa, kita bersatu dalam kebhinekaan untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan demokratis,” ujar Dondokambey.

Sementara itu, Vanda Sarundajang menambahkan, doa bersama menjadi bentuk komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Minahasa.

“Kami berharap, Pilkada Minahasa bisa berjalan dengan damai, tanpa ada perpecahan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” tandas VaSung.

Polres Minahasa berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan mempererat tali persaudaraan antar warga, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan Pilkada yang aman dan penuh kedamaian.(nes)

Artikel Hadiri Doa Bersama Lintas Agama, RD-VaSung: Doa Kunci Wujudkan Pilkada Damai dan Demokratis pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kali ini, yang menarik perhatian bukan hanya kedatangan Calon Bupati Minahasa, Robby Dondokambey (RD), tetapi juga para emak-emak yang bersemangat meminta berfoto bersama sang calon pemimpin.

Dalam blusukannya yang penuh keakraban, RD yang dikenal dekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan langsung melayani ajakan selfie para ibu-ibu dengan senyum ramah.

Tanpa sungkan, RD berhenti di setiap titik untuk memenuhi permintaan foto bersama, meski harus bersaing dengan kerumunan yang semakin bertambah.

“Kehangatan dan kedekatan yang terjalin antara Robby Dondokambey dan masyarakat Tombulu menunjukkan bahwa karakter seorang pemimpin yang bersahaja, mampu menjalin hubungan erat dengan rakyat, tak hanya dilihat dari program-program yang ditawarkan, tetapi juga dari cara ia berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari.”

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas antusiasme masyarakat yang menyambut kedatangan saya dan tim. Apalagi para ibu-ibu, emak-emak yang meminta selfie,” ujar RD, Jumat (15/11/2024).

Kehangatan suasana semakin terasa dengan canda tawa yang tercipta di sepanjang perjalanan blusukan. RD tak hanya berbincang serius tentang visi-misinya, tetapi juga menyapa warga dengan canda, membuat setiap percakapan terasa lebih akrab dan santai.

“Saya sangat menghargai semua dukungan dan doa yang telah diberikan. Mari kita terus jaga kebersamaan ini. Jangan lupa datang ke TPS pada 27 November nanti. Pilih No 3 untuk Bupati dan Wakil Bupati, serta pilih No 3 juga untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, I Yayat U Santi,” ia menambahkan.(nes)

Artikel Blusukan di Tombulu, Robby Dondokambey Dikerumuni Emak-Emak yang Antusias Selfie Bersama pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri merekomendasikan Robby Dondokambey sebagai calon Bupati Minahasa periode 2025-2030.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengutarakan hal itu melalui Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Jumat (31/5/24) di Jakarta.

Hal tersebut tertuang dalam Surat keputusan bernomor 6165/IN/DPP/V/2024, ditandatangi Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto tertanggal 30 Mei 2024, perihal instruksi dan undangan pemantapan batch-1 tim pemenangan daerah Pilkada serentak 2024, yang terdiri dari tiga calon gubernur dan 58 calon Bupati/wali kota.

Terkait hal tersebut, Ketua DPC PDIP Kabupaten Minahasa Dr. Robby Dondokambey SSi, MM MAP, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ia pun mengajak seluruh kader partai untuk tetap solid bergerak dalam memenangkan pilkada serentak 2024.(nes)

Artikel Sah! Robby Dondokambey Ditetapkan DPP PDIP Jadi Calon Bupati Minahasa di Pilkada 2024 pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

“Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas,” demikian Forum Pemred dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Terkait hal itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres “Publisher Rights”, Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres “Publisher Rights”.

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflow yang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres “Publisher Rights”, memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres “Publisher Rights” agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

“Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif,” demikian keterangan Forum Pemred.(nor)

Artikel Forum Pemred Apresiasi Presiden Teken ‘Publisher Rights’, Menjadi Pintu Masuk Ekosistem Media Lebih Sehat dan Berkualitas pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota melihat secara langsung kesiapan tempat yang akan dijadikan TPS, termasuk melihat logistik Pemilu serta memeriksa kesiapan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 4 Kelurahan Lansot, Tomohon Selatan pada semalam.

Persiapan TPS yang baik menjadi penentu pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 14 Februari,” katanya.

Pemerintah Kota Tomohon mengajak masyarakat bersama-sama menyukseskan Pemilu.

“Selalu pemerintah mengajak seluruh masyarakat Kota Tomohon untuk bersama-sama ikut menyukseskan Pemilihan Umum dengan menjaga keamanan, kenyamanan di lingkungan masing-masing agar tetap aman nyaman, damai dan kondusif,” ujar Caroll Senduk seperti dilansir antaranews.com.

Kepada masyarakat pemilih diajak untuk ikut berpartisipasi aktif dengan menyalurkan hak suaranya dengan datang ke TPS masing masing dan melakukan proses pemilihan.

Wali kota menambahkan, sebagai warga negara yang baik, mari sukseskan perhelatan “Pesta Demokrasi” yang akan memilih Presiden-Wakil Presiden dan anggota Legislatif.

“Kami berharap pelaksanaan Pemilihan Umum akan berlangsung aman dan sukses,” ia menambahkan.(gin)

Artikel Wali Kota Tomohon Caroll Senduk Malam-malam Meninjau Persiapan Pencoblosan di TPS pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Hal itu ditegaskan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Lord Arthur Malonda di Tondano, Rabu (24/1/2024).

“PTPS di Kabupaten Minahasa telah dilantik dan dalam beberapa hari ke depan akan diberikan bimtek terkait tugas pada saat pemungutan dan perhitungan suara nanti,” katanya.

Ia mengatakan PTPS telah melewati penjaringan melalui rekrutmen yang panjang, dari penelitian berkas sampai tes wawancara.

PTPS ini akan mulai melaksanakan kerja-kerja pengawasan dari mulai tahapan masa tenang sampai berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Putungsura).

Lord mengatakan, adapun tugas dan wewenang Pengawas TPS yakni mengawasi tahapan dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Lord mengatakan pengawas TPS yang telah dilantik untuk memahami tugas dan kewajiban Pengawas TPS.”Pahami apa saja tugas dan kewajiban sebagai pengawas karena sejatinya pengawas TPS adalah ujung tombak Bawaslu yang sesungguhnya,” ujarnya seperti dikutip dari antaranews.com.

Ia mengatakan kepada Pengawas TPS yang dilantik untuk memberikan rasa aman kepada pemilih ketika memilih di TPS. Dengan kehadiran di TPS sebagai pengawas, harus dapat meyakinkan kepada Pemilih bahwa semua proses atau tahapan pemilu diawasi secara utuh, sehingga suara pemilih dapat terjaga.

Pengawas TPS harus paham akan aturan dan regulasi terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara, karena Pengawas TPS harus percaya diri dalam memastikan tidak terdapat kecurangan saat prosesi pemungutan suara.

Pengawas TPS memiliki peran kunci yang sangat penting dalam memantau proses pemungutan suara dan memastikan tidak adanya pelanggaran pemilu.”Pentingnya peran pengawas TPS dalam memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan adil sebagai upaya menjaga integritas dan transparansi Pemilu,” ia menambahkan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, membutuhkan 8.240 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam pemilu tahun 2024.(nor)

Artikel Pencoblosan Sudah Dekat, Pengawas TPS Pastikan Tak Ada Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Minahasa pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Acara berlangsung di MCC Manado yang ditandai dengan doa bersama itu secara berturut-turut dipimpin tokoh agama Kristen, kemudian Islam, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu.

Kapolda Sulut Irjen Setyo Budiyanto mengatakan, ini kegiatan yang diinisiasi Korbinmas Baharkam Polri dalam rangka kegiatan “Nusantara Cooling System” menyambut Pemilu 2024.

“Kegiatan intinya adalah doa bersama, dan ada juga penampilan dari paduan suara, ibu-ibu majelis taklim, tari pendet dan barongsai, ini mencerminkan masyarakat di Sulut terdiri dari berbagai suku dan agama.”

Kapolda mengajak semua pihak untuk tetap menjaga kerukunan kebersamaan dan persatuan, untuk terciptanya masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dan tertib.

“Terima kasih dukungan seluruh elemen masyarakat, semua hadir disini. Saya yakin semuanya menyatakan sikap dan komitmen bahwa kita semua saling menjaga untuk ketertiban dan kenyamanan serta keamanan di wilayah Sulut. Torang samua basudara, mudahan-mudahan falsafah ini tetap kita jaga, semangatnya kita kobarkan kepada seluruh masyarakat, sehingga betul-betul tercipta persatuan dan kesatuan dalam rangka menyambut Pemilu 2024,” kata Kapolda seperti dilansir antaranews.com.

Sementara itu, Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Korbinmas Baharkam Polri Kombes Oki Waskito mengatakan kegiatan Nusantara Cooling System di Sulut ini dikemas dalam bentuk doa bersama.

Selain doa bersama, juga ada penyampaian pendapat dari tokoh masyarakat, parade seni budaya, seluruhnya mendukung kegiatan cooling system dalam rangka Pemilu damai.

Ia mengatakan cooling system menjelang Pemilu 2024 penting untuk dilakukan, sebagai upaya mendinginkan situasi politik.

“Perbedaan dalam memilih boleh. Tetapi jangan sampai putus tali persaudaraan dan persahabatan yang sudah ada.”

Kegiatan Nusantara Cooling System di tahun 2023 dilaksanakan di enam Polda yakni Polda Papua, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Metro Jaya, Polda Kepulauan Riau dan terakhir Polda Sulut.

Sulut menjadi salah satu sasaran pelaksanaan kegiatan, karena Sulut dalam indeks kerawanan politik oleh Bawaslu masuk kategori rawan, sehingga pada tahun 2023 menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Kegiatan ini dihadiri antara lain Kapolda Sulut Irjen Setyo Budiyanto, Wakapolda Irjen Jan de Fretes, para pejabat utama dan Kapolresta/ Kapolres jajaran Polda Sulut, Forkopimda Sulut, FKUB Sulut, tokoh-tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan, organisasi kemasyarakatan adat.(nor)

Artikel Baharkam Polri Bareng Polda Sulut Gelar Doa Bersama Pemilu Damai, Perbedaan Pilihan Boleh Tetapi Jangan Putus Persaudaraan pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Ketua KPU Manado, Ferley Kaparang menyatakan hal itu di Manado, Rabu (1/11/2023).

Dalam kesempatan itu dia didampingi Kordiv SDM-Sosparmas, Ramli Pateda dan Kadis Teknis, Hazrul Anom.

Kaparang mengatakan, sesuai dengan edaran dari KPU, seluruh Bacaleg yang masih berstatus PNS dan belum mendapatkan surat pemberhentian atau pun SK pensiun dini, masih dapat kesempatan melengkapi berkas itu, sebulan setelah penetapan DCT.

Dia menjelaskan, sudah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh peserta pemilu agar diterima dan dilaksanakan, demi kebaikan sendiri.

Ia menegaskan sudah mengingatkan dua parpol yang memiliki Bacaleg yang belum menerima SK pemberhentian sebagai PNS yakni PSI dan Golkar, agar segera menyelesaikan hal itu.

Karena, hal tersebut, kata dia menjadi salah satu potensi sengketa yang akan merugikan peserta pemilu sendiri.

“Kami sudah menyampaikan dan berharap parpol maupun Bacaleg sendiri yang mengejar ke BKN status tersebut, apakah SK pensiun dini atau bisa juga pemberhentian dari PNS,” katanya seperti dilansir antaranews.com.

Apalagi menurut Kaparang, hal itu mendapat tanggapan serius dari Bawaslu Manado, selaku pengawas pelaksanaan pesta demokrasi, yang mengingatkan hal itu, berpotensi menimbulkan sengketa pemilu, sehingga mengingatkan peserta mengambil langkah antisipatif.

Karena menurutnya, Bawaslu tetap berpegang pada aturan bahwa soal itu diatur dengan PKPU, dan edaran yang menjadi pegangan KPU itu hanya internal di lingkungan penyelenggara pemilu, tidak menjadi bagian dari yang harus dipatuhi Bawaslu.

Di sisi lain, dia menambahkan mengenai persyaratan lainnya sudah rampung terutama kuota 30 persen perempuan semuanya tinggal menunggu penetapan DCT pada 3 November nanti.(nor)

Artikel KPU Manado Ingatkan Bacaleg dari PNS Lengkapi Syarat sampai 3 Desember Mendatang pertama kali tampil pada INTANA NEWS.