Kegiatan dibuka Ketua KPU Kabupaten Minahasa Rendy Suawa, didampingi komisioner Rijali Soerotinojo, Lidya Anita Malonda, Arif Kurniawan dan Aprilia Regar, diikuti insan pers biro Minahasa, PPK Kecamatan, dan stakeholder terkait, Sabtu (24/8/2024) di Warung Kopi Rumah Tua Tondano.

Ketua KPU Rendy Suawa dalam sambutannya mengatakan, semua tahapan-tahapan yang ditetapkan KPU semua itu ada dasar hukumnya.

Karena, lanjut dia, yang menjadi asas penyelenggaraan pemilu selain langsung umum bebas dan rahasia, penyelenggara KPU Kabupaten Minahasa itu harus berkepastian hukum.

Ia menjelaskan, berkepastian hukum artinya, apa pun tindakan yang pihaknya lakukan harus ada dasarnya, baik undangan-undang, peraturan KPU atau terkait dengan keputusan atau pedoman teknis yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI.

Semua produk yang dikeluarkan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota itu bermuaranya di Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).

“Hal ini sesuai dengan keputusan KPU nomor 10 Tahun 2022 terkait pengelolaan JDIH,” ujarnya.

Ia mengatakan, terkait dengan dokumentasi-dokumentasi produk hukum itu dapat dilihat di JDIH Kabupaten Minahasa.

“Jadi semua dokumentasi produk yang dikeluarkan oleh KPU Minahasa atau produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga lain pun dapat dilihat dan di download di JDIH yang sudah di buat KPU RI juga JDIH yang dibuat KPU Kabupaten Minahasa,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten Minahasa Aprilia Regar mengatakan, produk hukum yang ada di KPU Minahasa itu bersifat Surat Keputusan (SK) atau pun Berita Acara (BA), karena dari kedua hal ini baik SK maupun BA merupakan objek sengketa.

“Jadi objek sengketa ini yang bisa dipakai oleh peserta pemilu ataupun tim pasangan calon untuk mencari yang selaras, karena sengketa itu berarti ketidaksesuaian sehingga mereka mengajukan sengketa, dan setiap hal hal yang disampaikan teman-teman media disesuaikan dengan produk hukum yang ada di KPU,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa PKPU terbaru atau surat edaran terbaru yang mengakomodir amar putusan dari Mahkamah Konstitusi sudah diterima oleh pihaknya tadi pagi.

“Kami akan segera melanjutkan dengan rapat pleno untuk diadakan format dan juga SK terbaru untuk penetapkan syarat calon,” ia menambahkan.

Kegiatan ini diakhiri dengan Deklarasi Pers Sahabat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Minahasa, oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Aprila Regar.(nes)

Artikel KPU Minahasa Nyatakan Siap Beri Kepastian Hukum Antisipasi Sengketa Pilkada pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Minahasa, Arif Kurniawan mengatakan hal itu pada kegiatan media gathering, Kamis (13/6/2024).

Ia mengajak unsur media untuk mendukung setiap tahapan-tahapan yang sedang dilaksanakan KPU Minahasa pada pelaksanaan Pilkada 2024.

“Media sebagai sarana pendukung untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.”

Ia mengatakan, sejak tanggal 13 Juni 2024 (hari ini) sudah masuk pada tahapan pembukaan pendaftaran dan penerimaan berkas calon petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Saat ini, kata dia, saya sudah perintahkan kepada PPS untuk melakukan sosialisasi baik melalui Toa (Pengeras suara) dan menempelkan formulir di ruang-ruang Publik.

Untuk Pilkada Minahasa tahun 2024, lanjut dia, dibutuhkan 956 anggota PPDP di 270 desa dan kelurahan.

“PPDP tersebut akan bertugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di 572 tempat pemungutan suara (TPS),” kata Arif.

Dia menuturkan, setiap satu anggota PPDP akan melakukan coklit di satu TPS yang pemilihnya dibawa 400. “Sedangkan jumlah pemilih di atas 400, ada dua anggota PPDP yang akan melakukan coklit,” ia menjelaskan.

“Sesuai tahapan, pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai 25 Juli 2024.”

Arif mengingatkan agar petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan coklit di daerah yang bukan domisilinya.

“Jangan menghilangkan nama di form data pemilih untuk pemilihnya tidak ditemui, sedangkan untuk form data pemilih, jangan dibagikan ke publik,” ia menambahkan.(nes)

Artikel KPU Kabupaten Minahasa Gandeng Media Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2024 pertama kali tampil pada INTANA NEWS.