Hal tersebut disampaikan usai membawakan materi pada kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa yang dilaksanakan di Aula Cafe Anos Tondano, Senin (16/12/2024).

Menurut Maringka, penegasan batas desa merupakan hal yang sangat penting karena berdampak langsung pada berbagai aspek, seperti administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, serta pemerintahan desa.

“Semua harus jelas, karena ini berimplikasi pada banyak hal, baik yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, pemerintahan, dan lainnya,” ujarnya.

Kegiatan ini lanjut dia, bertujuan untuk mendorong desa-desa di Kabupaten Minahasa agar dapat melakukan kesepakatan bersama dalam menentukan batas wilayah desa secara jelas.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong desa-desa di Kabupaten Minahasa untuk secara bersama-sama membuat kesepakatan-kesepakatan antar desa, sehingga batas-batas desa tersebut dapat terdefinisi dengan jelas,” ia menjelaskan.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa proses penegasan batas desa akan didukung oleh berbagai unit kerja yang memiliki kewenangan, baik dari sisi administrasi maupun teknis.

Salah satu contohnya adalah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan, serta instansi teknis lainnya, termasuk yang berkaitan dengan Badan Registrasi Nasional Indonesia (BRID) di Jakarta.

Dengan adanya kesepakatan antar desa dan bantuan dari instansi terkait, diharapkan kedepan setiap desa di Kabupaten Minahasa akan memiliki batas wilayah yang jelas, disertai dengan peta desa yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hal ini diharapkan dapat memperlancar proses administrasi dan pemerintahan, serta mengurangi potensi konflik wilayah antar desa di masa yang akan datang,” ia menambahkan.

Kegiatan digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Minahasa, dan diikuti oleh peserta dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa, termasuk kasi pemerintah kecamatan, serta satu Hukum Tua/Kepala Desa dari tiap kecamatan. (nes)

Artikel Asisten 1 Riviva Maringka Tekankan Pentingnya Penegasan Batas Desa, Dorong Kesepakatan Bersama pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Minahasa, berlangsung di Hotel Yama Tondano, Kamis, (17/5/2024).

Diawali dengan laporan Plt. Kepala Dinas (Kadis) PPPA Agustivo Tumundo, SE, MSi, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber antara lain, Asisten I Sekda Minahasa Drs. Riviva Maringka, MSi, Kepala Unit PPA Polres Minahasa, Aiptu Grafland Karading, dihadiri Asisten III Sekda Dr. Christian Vicky Tanor, MSi, para Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat, dan stakeholder lainnya.

Penjabat Bupati Jemmy Kumendong dalam sambutannya mengatakan, TPPO dan kejahatan eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan yang luar biasa, yang wajib dilawan oleh semua elemen masyarakat.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang ada TPPO dan eksploitasi seksual anak masih banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. kepada anak dan kaum perempuan. Sehingga hal ini perlu diseriusi bersama.

“Tanah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama dan etika. Untuk itu, Pemkab Minahasa berkomitmen melawan segala bentuk kejahatan TPPO dan eksploitasi seksual anak dengan segenap upaya dan sumber daya yang ada,” ia menjelaskan.

Menurutnya, khusus bagi para korban perlu ada integrasi sosial, karena integrasi sosial ini sangat penting.

“Para korban perlu mendapat pendampingan dan perlindungan, serta keterampilan agar mereka bisa mandiri dan produktif, sehingga bisa kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga berpesan kepada Gugus Tugas TPPO yang baru terbentuk, agar segera melakukan tindakan sesuai tupoksi.

“Kepada Gugus Tugas, jangan setelah dilantik lalu mati suri dan tak berbuat apa-apa. Harus ada langkah dan upaya sesuai tupoksi yang sudah diberikan,” pesannya.

Disamping itu, lanjut dia, perlu adanya penguatan hukum apa bila ada kejadian. Jangan ada rasa kasihan terhadap pelaku dan dengan berupaya untuk melindunginya.

“Pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, penegakan hukum harus menjadi prioritas utama,” ia menambahkan.

Adapun susunan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dikukuhkan sebagai berikut:

Ketua: Asisten I Sekda Drs. Riviva Maringka, MSi, Ketua Harian Plt. Kepala Dinas PPPA Agustivo Tumundo, Sekretaris Kepala Bidang PHPPKA Dinas PPPA Dra. Christine Dowah, Pembantu Umum para Kepala Perangkat Daerah, Kabag dan Camat se-Minahasa.(nes)

Artikel Bupati Kumendong Kukuhkan Gugus Tugas TPPO di Minahasa, Minta Segera Lakukan Tindakan Sesuai Tupoksi pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan itu berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (9/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Bupati Jemmy Stani Kumendong, didampingi Sekretaris Daerah, Dr Lynda Watania, Asisten I Drs Riviva Maringka, Asisten III Vicky Tanor, Kepala Dinas PMD Arthur Palilingan dan sejumlah Camat serta Hukum Tua, melantik 42 anggota perwakilan dari 17 desa dan 11 kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Kumendong meminta anggota yang dilantik agar meningkatkan kapasitas BPD di Minahasa.

“Selamat buat anggota BPD dan antar waktu yang telah dilantik. Pelajari aturan-aturan yang berlaku sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan tugas fungsi BPD dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia mengatakan, BPD jangan bersikap sebagai oposan yang justru berbenturan dengan Kepala Desa. Seharusnya BPD dan Kepala Desa bersinergi sehingga bisa melaksanakan tugas dengan maksimal.

Bupati menuturkan, meskipun disadari dan dimaklumi adanya keterbatasan-keterbatasan, namun keberadaan saudara sekalian sebenarnya memiliki kapasitas sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat.

“Saya juga akan melihat keberadaan saudara untuk bisa meningkatkan SDM dan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Kumendong.

Ia juga mengingatkan BPD untuk mengawasi laporan pertanggung jawaban dari Kepala Desa.

Ia menyebutkan, dalam waktu dekat juga BPD akan diperhadapkan dengan musyawarah Desa. Mekanismenya harus dilaksanakan sehingga berbagai keputusan bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini juga sesuai Permendagri nomor 110 tahun 2016.

“Menyambut Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, BPD diharapkan dapat ikut serta mensukseskan agenda tersebut dan membuat masyarakat di desa tetap aman dan nyaman,”pesannya. (nes)

Artikel Bupati Jemmy Kumendong Ingatkan BPD soal Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Desa pertama kali tampil pada INTANA NEWS.