Pada sidang lanjutan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa menyampaikan bahwa permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, Susi Fiane Sigar-Perly George Steven Pandeiroot (SUPER), tidak memenuhi syarat hukum yang telah ditetapkan.

Melalui kuasa hukumnya, Suryantara, Alfatah, dan Partners, KPU menilai dalil yang diajukan Pemohon lebih mengarah pada pelanggaran administrasi, dan bukan sengketa hasil pemilu.

“Masalah ini bukan termasuk dalam kewenangan MK, melainkan seharusnya ditangani oleh Bawaslu, DKPP, atau Kepolisian,” ujar tim kuasa hukum KPU.

Paslon SUPER dalam permohonannya menuding Paslon Nomor Urut 3, Robby Dondokambey-Vanda Sarundajang, telah membagikan dana Program Indonesia Pintar (PIP) secara gratis selama masa kampanye. Namun, KPU berpendapat tuduhan tersebut lebih relevan dengan pelanggaran administrasi ketimbang hasil pemilu.

KPU juga mengungkapkan bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait mencapai 52.410 suara atau 27,92%, jauh melebihi ambang batas 1,5% dari total suara sah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 UU Pemilihan. Oleh karena itu, KPU menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa ini ke MK.

Rekapitulasi suara resmi KPU Kabupaten Minahasa mencatat perolehan suara sebagai berikut:

• Paslon Nomor Urut 1 (SUPER): 41.136 suara (21,92%)

•Paslon Nomor Urut 2 (Youla Lariwa-Denni Rudi Kalangi/YLM-DRK): 53.011 suara (28,24%)

•Paslon Nomor Urut 3 (Robby Dondokambey-Vanda Sarundajang): 93.546 suara (49,84%)

Dengan total suara sah sebanyak 187.693, KPU menyatakan bahwa Pilkada Minahasa 2024 telah berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam petitumnya, Paslon SUPER meminta MK untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3 dan memerintahkan pemungutan suara ulang antara Paslon Nomor Urut 1 dan 2. Namun, KPU menilai permohonan tersebut tidak konsisten dan meminta MK untuk menolak permohonan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Sidang lanjutan akan digelar dalam waktu dekat untuk mendengarkan tanggapan dari Pihak Terkait dan melanjutkan pembuktian lebih lanjut.(nes)

Artikel Sengketa Hasil Pilkada Minahasa 2024 Berlanjut di MK, KPU Tegaskan Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Hukum pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

INTANANEWS- Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Lynda Watania, hadir dalam rapat koordinasi distribusi logistik yang melibatkan berbagai stakeholder, sebagai persiapan menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, Senin, (25/11/2024).

Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania menekankan pentingnya distribusi logistik yang tepat waktu dan akurat untuk kelancaran Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Ia mengungkapkan, Pendistribusian logistik hari ini sangat vital untuk memastikan suksesnya Pilkada.

“Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan proses ini berjalan dengan aman dan tertib,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi koordinasi yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, serta mengimbau TNI dan Polri untuk memberikan pengamanan maksimal selama distribusi logistik, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Kabupaten Minahasa.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua KPU Minahasa, Ketua DPRD Minahasa, Kapolres Minahasa, Dandim 1302 Minahasa, serta perwakilan dari berbagai lembaga terkait.(nes)

Artikel Sekda Lynda Watania Tekankan Pentingnya Ketepatan Waktu Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Minahasa pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Usai pelantikan dan pengambilan sumpah janji, Bupati Kumendong membuka pembekalan panitia pemilu kecamatan yang diikuti 75 anggota panwascam se-Kabupaten Minahasa.

Bupati Kumendong dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada panitia pemilu kecamatan se-Kabupaten Minahasa, yang telah dilantik sebagai anggota Panwascam pemilihan pilkada 2024.

“Tugas yang akan diemban ini adalah tugas yang mulia dan penuh tanggung jawab. Karena, sebagai pengawas pemilu panwascam memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di wilayah masing-masing,” katanya.

Bupati Kumendong juga menjelaskan, proses pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Untuk itu, integritas dan kredibilitas harus dijaga dengan baik.

“Saya berharap dengan dilantiknya 75 Panwascam se Kabupaten Minahasa, kita dapat bersama-sama menjaga proses demokrasi ini agar berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” pesannya.

Ia berharap pelantikan ini bukan hanya seremonial belaka, namun merupakan momentum awal dari tanggung jawab besar yang diemban panwascam.

“Saya ingatkan agar dalam melaksanakan tugas nanti panwascam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalitas. Berpegang teguhlah pada prinsip-prinsip pengawasan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” kata dia.

Ia juga mengingatkan soal pentingnya sinergi dan koordinasi antara panwaslu kecamatan dengan berbagai pihak terkait seperti KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat.

“Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Karena partisipatif aktif dari masyarakat merupakan kunci suksesnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas,” ia menambahkan.(nes)

Artikel Pj Bupati Minahasa Jemmy Kumendong Ingatkan Panwascam soal Integritas dan kredibilitas pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, KPPS, seluruh PPLN di 128 negara,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato kemenangan di kediamannya kawasan Kartanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024) malam.

Menurut Prabowo, pemilu di Indonesia merupakan salah satu ajang pemilu yang terbesar di dunia. Dia pun kerap mendapat ucapan selamat kepada banyak kepala negara atas kesuksesan pemerintah menyelenggarakan ajang besar tersebut.

Tidak hanya itu, dia juga mengapresiasi jajaran TNI dan Polri lantaran sudah memastikan pemilih tahun ini berjalan aman dan tentram.

Dengan terpilihnya dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, dia yakin seluruh kelompok masyarakat akan bersatu dan menjunjung tinggi kemakmuran bersama.

Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam seperti dilansir antaranews.com.

Hasyim mengungkapkan pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, lanjut dia, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 mendapatkan suara.

Adapun total surat suara sah, menurut dia, berjumlah 164.227.475 suara.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR dan DPD.(nor)

Artikel Menangi Pilpres 2024, Prabowo Subianto Sampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada KPU pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan tersebut dibuka Ketua Bawaslu Minahasa Lord Arthur Malonda, berlangsung di Yama Resort, Tondano, Rabu (7/2/2024).

Malonda mengatakan, kampanye akan berakhir pada 10 Februari, selanjutnya memasuki masa tenang tanggal 11 hingga 13 februari 2024.

“Kami membutuhkan peran Pers melalui media terkait dengan tertibnya masa tenang,” ujarnya.

Dalam masa tenang itu lanjut dia, sudah tidak ada lagi proses kampanye.

Dia menyebutkan, kami (Bawaslu,red) berkomitmen mencegah potensi pelanggaran Pemilu dengan melibatkan pers dan partisipasi masyarakat.

“Peran Pers sangat penting dalam upaya pencegahan kerawanan menjelang Pemilu 2024.”

Menurut dia, pelanggaran yang riskan terjadi adalah money politik (politik uang), serangan fajar atau pergerakan ASN dan kampanye terselubung.

“Sehingga untuk mencegah itu, diperlukan dukungan dari rekan-rekan Pers dalam mengawasinya,” kata Malonda.

“Hal ini sejalan dengan nilai perjuangan Bawaslu dalam pemilu yakni, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.”

“Media adalah bagian dari mengontrol fungsi dan tugas-tugas kemasyarakatan, kalau dapat informasi tentang adanya pelanggaran segera laporkan kepada Bawaslu,” ia menambahkan.

Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber, diikuti insan Pers Biro Minahasa. (nes)

Artikel Bawaslu Minahasa Gelar Sosialisasi Publikasi, Waspadai Politik Uang dan ‘Serangan Fajar’ pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Hal itu ditegaskan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Lord Arthur Malonda di Tondano, Rabu (24/1/2024).

“PTPS di Kabupaten Minahasa telah dilantik dan dalam beberapa hari ke depan akan diberikan bimtek terkait tugas pada saat pemungutan dan perhitungan suara nanti,” katanya.

Ia mengatakan PTPS telah melewati penjaringan melalui rekrutmen yang panjang, dari penelitian berkas sampai tes wawancara.

PTPS ini akan mulai melaksanakan kerja-kerja pengawasan dari mulai tahapan masa tenang sampai berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Putungsura).

Lord mengatakan, adapun tugas dan wewenang Pengawas TPS yakni mengawasi tahapan dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Lord mengatakan pengawas TPS yang telah dilantik untuk memahami tugas dan kewajiban Pengawas TPS.”Pahami apa saja tugas dan kewajiban sebagai pengawas karena sejatinya pengawas TPS adalah ujung tombak Bawaslu yang sesungguhnya,” ujarnya seperti dikutip dari antaranews.com.

Ia mengatakan kepada Pengawas TPS yang dilantik untuk memberikan rasa aman kepada pemilih ketika memilih di TPS. Dengan kehadiran di TPS sebagai pengawas, harus dapat meyakinkan kepada Pemilih bahwa semua proses atau tahapan pemilu diawasi secara utuh, sehingga suara pemilih dapat terjaga.

Pengawas TPS harus paham akan aturan dan regulasi terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara, karena Pengawas TPS harus percaya diri dalam memastikan tidak terdapat kecurangan saat prosesi pemungutan suara.

Pengawas TPS memiliki peran kunci yang sangat penting dalam memantau proses pemungutan suara dan memastikan tidak adanya pelanggaran pemilu.”Pentingnya peran pengawas TPS dalam memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan adil sebagai upaya menjaga integritas dan transparansi Pemilu,” ia menambahkan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, membutuhkan 8.240 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam pemilu tahun 2024.(nor)

Artikel Pencoblosan Sudah Dekat, Pengawas TPS Pastikan Tak Ada Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Minahasa pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Ketua KPU Manado, Ferley Kaparang menyatakan hal itu di Manado, Rabu (1/11/2023).

Dalam kesempatan itu dia didampingi Kordiv SDM-Sosparmas, Ramli Pateda dan Kadis Teknis, Hazrul Anom.

Kaparang mengatakan, sesuai dengan edaran dari KPU, seluruh Bacaleg yang masih berstatus PNS dan belum mendapatkan surat pemberhentian atau pun SK pensiun dini, masih dapat kesempatan melengkapi berkas itu, sebulan setelah penetapan DCT.

Dia menjelaskan, sudah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh peserta pemilu agar diterima dan dilaksanakan, demi kebaikan sendiri.

Ia menegaskan sudah mengingatkan dua parpol yang memiliki Bacaleg yang belum menerima SK pemberhentian sebagai PNS yakni PSI dan Golkar, agar segera menyelesaikan hal itu.

Karena, hal tersebut, kata dia menjadi salah satu potensi sengketa yang akan merugikan peserta pemilu sendiri.

“Kami sudah menyampaikan dan berharap parpol maupun Bacaleg sendiri yang mengejar ke BKN status tersebut, apakah SK pensiun dini atau bisa juga pemberhentian dari PNS,” katanya seperti dilansir antaranews.com.

Apalagi menurut Kaparang, hal itu mendapat tanggapan serius dari Bawaslu Manado, selaku pengawas pelaksanaan pesta demokrasi, yang mengingatkan hal itu, berpotensi menimbulkan sengketa pemilu, sehingga mengingatkan peserta mengambil langkah antisipatif.

Karena menurutnya, Bawaslu tetap berpegang pada aturan bahwa soal itu diatur dengan PKPU, dan edaran yang menjadi pegangan KPU itu hanya internal di lingkungan penyelenggara pemilu, tidak menjadi bagian dari yang harus dipatuhi Bawaslu.

Di sisi lain, dia menambahkan mengenai persyaratan lainnya sudah rampung terutama kuota 30 persen perempuan semuanya tinggal menunggu penetapan DCT pada 3 November nanti.(nor)

Artikel KPU Manado Ingatkan Bacaleg dari PNS Lengkapi Syarat sampai 3 Desember Mendatang pertama kali tampil pada INTANA NEWS.