Hal itu dikatakannya saat membuka kegiatan forum komunikasi tahap satu bersama BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan, di Ruang Sidang Kantor Bupati, Kamis (25/4/2024).

“Kegiatan ini menjadi wadah yang sangat penting untuk saling berbagi informasi, dan memperkuat kerja sama dalam upaya meningkatkan akses, serta kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Minahasa,” ujarnya.

Sekda juga menekankan soal pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Pemkab Minahasa, BPJS Kesehatan Cabang Tondano, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menyebutkan, dengan kerjasama kita dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, mengejar solusi, inovatif, dan mengimplementasikan kebijakan yang memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak.

“Jadi, saya mengajak semua peserta forum untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi ini untuk menyampaikan ide-ide konstruktif, serta berkomitmen untuk bekerjasama demi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Minahasa,” ia menambahkan. (nes)

Artikel Sekda Lynda Watania Buka Rapat Forum Komunikasi dengan BPJS Kesehatan, Bahas soal Layanan Kesehatan Warga Minahasa pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan monitoring tersebut
menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tondano, diikuti Para Pimpinan Rumah Sakit, dan Pimpinan Klinik Utama se-wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano.

Dalam kesempatan itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Minahasa, Olivia Pangemanan SH, MH, memaparkan soal Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam program Jaminan Kesehatan.

Ia menyebutkan, kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jenis kecurangan (Fraud) dapat yang dapat dilakukan oleh Peserta, BPJS Kesehatan, fasilitas Kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Ia menyebutkan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus membangun sistem pencegahan Kecurangan.

Hal itu, lanjut dia, dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan pencegahan dan pedoman pencegahan Kecurangan (fraud), pengembangan budaya pencegahan kecurangan, pembentukan tim pencegahan Kecurangan dalam program jaminan kesehatan, pengembangan pelayanan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya.

Menurut Pangemanan, ada beberapa Jenis Kecurangan dari Peserta yaitu, memalsukan data atau identitas peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan, meminjamkan atau menyewakan, memperjualbelikan identitas peserta milik peserta lain atau dirinya sendiri, memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu, memberi atau menerima suap (imbalan) dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh obat atau alat kesehatan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan untuk dijual kembali dengan maksud mendapatkan keuntungan.

Sementara, jenis Kecurangan oleh BPJS Kesehatan diantaranya melakukan kerjasama dengan peserta untuk menerbitkan identitas peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan kerjasama dengan peserta dan/atau Fasilitas kesehatan untuk mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyetujui, membiarkan, memanipulasi manfaat yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, baik finansial maupun non finansial dari peserta atau fasilitas Kesehatan, memberi atau menerima suap atau memiliki benturan kepentingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya.

Termasuk menggunakan dana Jaminan Kesehatan untuk kepentingan pribadi, menarik besaran iuran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerima titipan pembayaran iuran dari Peserta dan tidak disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan.

Ia menambahkan, ketika Peserta, BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melakukan kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat instansi yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif berupa, teguran lisan, teguran tertulis, perintah pengembalian kerugian akibat tindakan Kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan, tambahan denda administratif, atau pencabutan izin.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Tondano Raymond Jerry Liuw, menegaskan bahwa pihaknya bakal terus melakukan upaya penanganan serta pencegahan Kecurangan dan terus memberikan sosialisasi tentang bahaya dan dampak yang bisa di timbulkan terkait kecurangan dalam program kesehatan JKN.

“Selama ini berbagai bentuk upaya pencegahan terus kami lakukan, termasuk memberikan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan atau pemberi layanan jaminan bahwa akan ada sanksi hukum jika melakukan kecurangan dalam jaminan program kesehatan,” ia menambahkan. (nes)

Artikel BPJS Kesehatan Tondano Gandeng Kejari Sosialisasikan Kecurangan JKN pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Hal itu dikatakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Raymond Jerry Liuw, pada sosialisasi monitoring dan evaluasi mutu layanan FKRTL, Senin (25/3/2024) di Mercure Tateli, Manado.

Dia menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang di dalam kontrak antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan.

Melalui penyampaian indikator, lanjut dia, FKRTL diharapkan dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk mewujudnya pelayanan yang mudah, cepat dan setara.

“Pelayanan yang mudah, cepat dan setara merupakan penjawatahan dari apa yang kita sebut sebagai transformasi mutu layanan,” ia menjelaskan.

Ia menyebutkan, transformasi ini diperlukan sebagaimana harapan presiden mengenai perlunya upaya berkelanjutan dalam memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata.

Transformasi mutu layanan ini, kata dia, dapat direalisasikan dengan perbaikan pada semua titik layanan yang diakses peserta JKN, mulai dari pelayanan instansi BPJS Kesehatan serta pelayanan di fasilitas kesehatan.

“Sehingga tercapainya transformasi mutu layanan ini tidak lepas dari peran fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien atau peserta JKN,” kata Liuw.

Selain itu, lanjut dia, proses digitalisasi saat ini turut mempengaruhi pelayanan kesehatan, untuk itu media dan alat yang sudah tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang proses pelayanan.

“Transformasi mutu layanan ini diharapkan dapat mewujudkan kemudahan akses layanan kesehatan disamping perlindungan finansial bagi peserta JKN.”

Ia menegaskan, transformasi mutu layanan yang sedang kita lakukan ini jangan disertai dengan aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebab, lanjut dia, program jaminan sosial ini bersumber dari iuran peserta sebagai dana amanat. Jadi sudah semestinya kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai integritas.

“Upaya-upaya ini diharapannya dapat bermuara pada pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efesien sesuai dengan hak peserta,” ia menambahkan.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyampaian materi oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Minahasa, Olivia Pangemanan SH, MH, tentang Pencegahan dan penanganan kecurangan (Fraud), dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan.

Monitoring dan Evaluasi mutu layanan FKRTL tersebut diikuti Pimpinan Rumah Sakit, dan Pimpinan Klinik Utama se-wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano.(nes)

Artikel Kepala BPJS Kesehatan Tondano Raymond Liuw Ingatkan soal Peran Fasilitas Kesehatan bagi Mutu Pelayanan pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Raymond Jerry Liuw, menyatakan hal itu, Senin (25/3/2024).

“BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta JKN dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan,” kata Liuw.

Komitmen ini, lanjut dia, mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan.

“Prinsip portabilitas tersebut diwujudkan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peserta yang berada di luar wilayah tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar, dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKTP lain paling banyak tiga kali kunjungan dalam waktu satu bulan.

Selain itu, lanjut dia, BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang dan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) yang beroperasi dari pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat.

“Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup administrasi, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan. Selain itu, peserta JKN juga dapat memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui Aplikasi Mobile JKN,” ia menjelaskan.

Ia mengatakan, untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang dikenal sebagai peserta mandiri, diimbau untuk rutin melakukan pembayaran iuran setiap bulannya per tanggal 10 agar status kepesertaan tetap aktif.

Dia menyebutkan, BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 960 ribu kanal pembayaran untuk mempermudah peserta JKN dalam melakukan pembayaran iuran.

BPJS Kesehatan juga, lanjut dia, telah menerapkan janji layanan JKN di fasilitas kesehatan, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka Transformasi Mutu Layanan.

Dia menjelaskan, dengan adanya janji layanan JKN, peserta JKN dapat merasakan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan JKN. Seperti cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, dan tidak memerlukan fotokopi berkas.

“BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan bagi peserta JKN saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, asalkan berobat sesuai prosedur, serta dilayani setara tanpa diskriminasi,” jelasnya.

Peserta JKN dapat langsung menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk pencarian informasi fasilitas terdekat bagi yang melakukan perjalanan mudik.

Dia menambahkan, peserta JKN dapat mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

“Saat ini terdapat fitur i-Care JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Inovasi ini dapat mempermudah dokter di fasilitas kesehatan untuk mengakses riwayat medis peserta JKN dalam 12 bulan terakhir untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Bahkan, peserta JKN pun dapat mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN,” ia menambahkan.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Minahasa, dr. Olviane Imelda Rattu berkomitmen untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya peserta JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) tetap berjalan optimal selama libur lebaran.

“Selama libur lebaran, kami akan memastikan ketersediaan dan kesiapan fasilitas kesehatan mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas pendukung lainnya serta kami juga menyiapkan posko lebaran bersama TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Pamong Praja,” kata Olviane menambahkan.(nes)

Artikel Hebat! BPJS Kesehatan Terapkan Prinsip Portabilitas JKN saat Libur Lebaran pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Hal itu dikatakan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam pertemuan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kamis (11/1/2024).

“Pada tahun 2022, jumlah pemanfaatan layanan kesehatan baik kunjungan sehat ataupun sakit sebanyak 502,8 juta, atau 1,4 juta per hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin percaya dengan BPJS Kesehatan dan semakin menyadari pentingnya jaminan kesehatan,” kata Gufron.

Ia juga mengatakan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai aset bersih sebesar 57,76 triliun rupiah. Menurutnya kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan, yaitu mencukupi 4,36 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan.

“Selain itu, capaian positif BPJS Kesehatan di tahun 2023 adalah pencapaian cakupan kepesertaan yang semakin luas. Per 31 Desember 2023, jumlah peserta JKN telah mencapai 267,3 juta jiwa atau sekitar 95,75 persen dari total penduduk di Indonesia. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 95 persen,” jelas Ghufron.

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat bahwa jumlah pemanfaatan layanan kesehatan di tahun 2023 meningkat drastis.”

Ghufron menuturkan, BPJS Kesehatan juga terus berupaya meningkatkan kepuasan peserta. Indeks kepuasan peserta di tahun 2022 meningkat pada posisi 89,62 dari tahun 2021 sebesar 87,63. Lalu indeks kepuasan badan usaha juga meningkat pada tahun 2022 pada angka 90,36 dari tahun 2021 pada posisi 86,56.

Ghufron menyebutkan, BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 telah menjalin kerja sama dengan 23.639 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau meningkat 28,28 persen dari tahun 2014 sebanyak 18.437 FKTP.

Sedangkan lanjut dia, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) meningkat sebesar 85,60 persen, dari semula 1.681 menjadi 3.120 FKRTL.

“Dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta, BPJS Kesehatan bersama mitra fasilitas kesehatan bertekad untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Hal ini dituangkan melalui Janji Layanan JKN,” ucap Ghufron.

BPJS Kesehatan juga tidak henti-hentinya melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan.

Ghufron menyebutkan bahwa inovasi-inovasi tersebut antara lain pengambilan antrean secara online, simplifikasi layanan bagi pasien hemofilia dan thalassemia, serta telemedisin.

“Kami juga telah mengembangkan i-Care JKN yang dapat diakses oleh dokter dan peserta JKN. Dengan i-Care JKN, dokter dan peserta dapat melihat riwayat kunjungan, tindakan medis, dan obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, sehingga dokter juga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat,” ungkap Ghufron.

Ghufron juga menyebut bahwa BPJS Kesehatan menjadi contoh bagi berbagai negara dalam pelaksanaan jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan Program JKN mampu menunjukkan eksistensinya di kancah internasional.

“Berbagai capaian positif BPJS Kesehatan di tahun 2023 ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja BPJS Kesehatan,” ujar Ghufron.

Dengan terus memperkuat berbagai capaian positif yang telah diraih di tahun 2023, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk dapat memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara.

Pencapaian tersebut juga menjadi sorotan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Agus Suprapto. Pada kesempatan yang sama, Agus menyambut baik tren positif ini, serta mengatakan bahwa capaian seperti ini harus terus ditingkatkan.

“Perlu ditekankan bahwa pencapaian selama satu dekade ini sebagai pondasi dalam menentukan kebijakan ke depannya. Hal ini tidak hanya untuk melanjutkan program jaminan sosial, tetapi jaminan sosial ini dapat terus berlangsung dan melindungi serta memberi rasa aman bagi masyarakat,” terang Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa, di era yang serba digital seperti sekarang ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kepada peserta.

Seiring meningkatnya kepuasan peserta, maka akan semakin meningkatkan cakupan kepesertaan, yang menjangkau hingga seluruh penjuru negeri.

“Capaian positif BPJS Kesehatan pada tahun 2023 menciptakan gambaran bagi masa depan Indonesia. Penting untuk terus mempertahankan jaminan sosial untuk keberlanjutan pembangunan di Indonesia, demi menciptakan negera yang sejahtera,” ucap Agus.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Menteri Koordinator Bidang PMK, perwakilan Menteri Sosial RI, perwakilan Menteri Keuangan RI, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Ketenegakerjaan yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenegakerjaan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenegakerjaan, serta BPJS Watch. (nes)

Artikel Hebat! Pemanfaatan Layanan JKN BPJS Kesehatan Meningkat Hingga Rp1,6 Juta per Hari pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Program ini bertujuan utama untuk menjaga kesehatan peserta JKN yang menderita penyakit kronis, memastikan kualitas hidup optimal, serta mencapai efektivitas dan efisiensi biaya pelayanan kesehatan.

Fecky Bogia (72), seorang peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran APBN yang berasal dari Desa Suluan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa merupakan peserta JKN aktif yang terlibat dalam Program Prolanis yang diadakan oleh BPJS Kesehatan.

Tidak hanya itu, dia juga dengan antusias mengajak istrinya untuk turut serta dalam program ini.

“Dalam usia senja ini, saya sangat menjaga kesehatan diri saya dan istri. Salah satu caranya adalah dengan bergabung dengan Klub Prolanis,” ungkap Fecky kepada Tim Jamkesnews, Selasa (12/12/2023).

Fecky menjelaskan bahwa melalui partisipasinya di Klub Prolanis, ia dapat mencegah pertumbuhan bibit-bibit penyakit dalam tubuhnya. Selain itu, dia juga menjadi lebih aware terhadap gejala-gejala penyakit kronis yang rentan muncul di usianya, serta memahami cara mengatasi penyakit tersebut.

“Program Prolanis sangat bermanfaat bagi saya dan istri, dengan aktif mengikuti program ini, saya melakukan pencegahan dan pengecekan penyakit kronis yang dialami secara berkala,” ujar Fecky

Fecky juga mengungkapkan rasa syukur atas keberadaan Program JKN yang telah banyak membantu dirinya dan istrinya, terutama di usianya saat ini.

“Kartu JKN adalah penolong kami sekeluarga di saat-saat genting. Mulai dari sakit ringan hingga yang memerlukan perawatan, semuanya teratasi dengan kartu JKN. Kami juga tidak pernah dibebankan biaya sedikitpun ketika berobat di puskesmas maupun di rumah sakit,” ungkap Fecky.

Pada kesempatan tersebut, Fecky tidak hanya mengambil manfaat pribadi dari program ini. Dia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya kaum lansia, untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta JKN agar dapat merasakan manfaat serupa yang telah dirasakannya b, khususnya kaum lansia, untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta JKN, karena kita tidak pernah tahu kapan dan di usia berapa kita akan jatuh sakit dan digerogoti penyakit,” tutur Fecky.

Fecky kemudian menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Kesehatan dan pemerintah atas terselenggaranya Program JKN. Menurutnya, kehadiran program ini merupakan anugerah yang sangat membantu masyarakat, terutama kaum lansia.

“Terima kasih atas hadirnya Program JKN, khususnya untuk kami kaum lansia. Benar-benar sangat membantu kami,” tutup Fecky.

Sobat intana, Program Prolanis bukan hanya sekadar memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memberdayakan pesertanya untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri.

Klub Prolanis menjadi wadah bagi peserta seperti Fecky untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan motivasi dalam menerapkan gaya hidup sehat.

Dalam menghadapi tantangan kesehatan, Fecky tidak hanya mengandalkan program pelayanan kesehatan, tetapi juga memotivasi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya untuk tetap aktif dan penuh semangat.

Dia adalah contoh nyata bahwa dengan partisipasi aktif dalam program kesehatan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup dan membangun kesadaran akan pentingnya pencegahan.

Kisah Fecky mencerminkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kesehatan, terutama dalam menghadapi penyakit kronis.

Program-program seperti Prolanis dan JKN tidak hanya memberikan pelayanan medis, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan dan perawatan kesehatan.

Dengan semakin banyaknya partisipasi masyarakat, maka harapan terwujudnya Indonesia sehat semakin pasti, di mana setiap individu dapat menikmati hidup yang berkualitas tanpa harus khawatir akan biaya kesehatan yang mahal. (nes)

Artikel Patut Dicontoh! Jaga Kesehatan di Usia Senja, Fecky dan Istri Bergabung di Klub Prolanis pertama kali tampil pada INTANA NEWS.