Cukup banyak negara yang mempelajari bagaimana Indonesia mengelola program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dengan cakupan kepesertaan terbesar di dunia.

Hal inilah yang menggugah International Social Security Association (ISSA) untuk menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024) di Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan ISSA bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang merupakan penyelenggara Program JKN di Indonesia, kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 Negara, di Nusa Dua, Bali, 6-8 Maret 2024.

“ISSA merupakan organisasi internasional terkemuka di dunia yang beranggotakan institusi-institusi jaminan sosial, departemen atau lembaga, pemerintah, dan institusi lain yang mengelola dan menyelenggarakan satu atau beberapa bidang jaminan sosial.”

ISSA dibentuk pada tahun 1927 di bawah naungan International Labor Organization (ILO). Saat ini, ISSA memiliki kurang lebih 350 members institution dari kurang lebih 160 negara.

Keanggotaan ISSA berasal dari beberapa continent/regional, diantaranya Afrika, Amerika, Asia dan Pasifik, serta Eropa.

“Konferensi ICT merupakan pertemuan triennial global gathering yang diselenggarakan oleh ISSA dan diikuti oleh anggota ISSA dari berbagai negara.”

Pada tahun 2024, Konferensi ICT mengangkat tema “Data-driven transformation for a smart, resilient and inclusive social security”.

“BPJS Kesehatan akan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi untuk jaminan kesehatan di Indonesia.”

Sejak Program JKN diimplementasikan kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan solusi-solusi terkini untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara kepada para peserta JKN yang tidak lepas dari peranan teknologi informasi,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Rabu (06/02/2024).

Kegiatan itu dihadiri, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretaris Kabinet, dan Presiden dan Sekretaris Jenderal ISSA.

Ghufron menambahkan, dalam pengelolaan Program JKN ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain. Bukan hanya internal BPJS Kesehatan namun juga terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, kementerian dan lembaga terkait, bahkan dengan peserta dan badan usaha.

“Saat ini BPJS Kesehatan terhubung dengan lebih dari 23 ribu Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3 ribu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar diseluruh Indonesia.”

Dalam ekosistem ini terdapat jutaan data layanan kesehatan yang terkoneksi satu sama lain. Lalu di ekosistem perbankan saat ini lebih dari 950 ribu kanal pembayaran dan sebanyak 15 kementerian/lembaga sudah terkoneksi dan tedapat lebih dari 100 juta arus data atau transaksi per hari.

”Dukungan ICT sebagai enabler, driver, dan akselerator Program JKN di Indonesia guna meningkatkan efektifitas program dan mutu layanan. Dengan cakupan layanan JKN yang luas, serta jumlah transaksi yang tinggi, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu penggunaan ICT serta transformasi digital mutlak untuk dilakukan,” kata Ghufron.

Dalam kesempatan tersebut President ISSA Mohammed Azman mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan dan memperkuat jaminan sosial di dunia yang makin gemilang dan inklusif.

“Perkembangan penggunaan teknologi informasi kini menjadi hal yang menjadi prioritas bagi pengelola jaminan sosial di dunia.”

Azman menjelaskan, dalam Forum Ekonomi Dunia memproyeksikan transformasi digital memberikan nilai tambah sebesar 100 triliun dolar untuk ekonomi dunia pada tahun 2025.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi bagian penting untuk mempermudah proses bisnis yang bersifat administratif dalam jaminan sosial.

“Teknologi memainkan peran kunci dalam berbagai aktivitas organisasi, mulai dari pemberian layanan hingga pengelolaan proses bisnis internal.”

“Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi jaminan sosial untuk meningkatkan kualitas layanan, dan membuat jaminan sosial lebih mudah diakses dan responsif, terutama melalui teknologi seluler, dan pendekatan yang semakin personal dan disesuaikan.”

Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan menjadi contoh dari komitmen penggunaan teknologi dan sudah merasakan manfaat yang cukup besar.

“Kami berharap, hari ini anggota ISSA dapat memperoleh banyak pelajaran bagaimana mengembangkan strategi dan tata kelola digital yang baik, kemampuan keamanan siber serta ketahanan digital yang kuat,” kata Azman.

Sementara itu Ketua OJK Mahendra Siregar mengungkapkan saat ini pengelolaan Program JKN merupakan salah satu contoh industri jasa kesehatan yang dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan semata-mata untuk kepentingan peserta.

Namun, agar pengelolaan Program JKN makin optimal, aspek manajemen risiko, pengelolaan keuangan yang governance untuk keberlanjutan program, serta pengelolaan program dengan penuh kehati-hatian ini perlu tetap dijaga dengan baik.

Ia menjelaskan, kami sampaikan 3 konklusi yang pertama bahwa memberikan jaminan sosial adalah elemen kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kedua kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mengakses jaminan sosial hal ini merupakan fokus utama yang perlu kita lakukan.

Selanjutnya ketiga, kita perlu peningkatan tata kelola serta peningkatan profesionalisme dan preferensi kolaborasi ICT antar lembaga dan mitra pemangku kepentingan.

“Dengan berbagai upaya dan strategi termasuk ICT diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari Program JKN,” kata Mahendra.

“Dalam kegiatan ini, BPJS Kesehatan berbagi pengalaman tentang pengelolaan infrastruktur data nasional untuk Program JKN yang akan dibawakan oleh Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno.”

Selain itu Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan akan membagikan pengalaman panjang dan secara utuh ICT menjadi salah satu pendorong utama dalam penyelenggaraan Program JKN.

Tidak ketinggalan, BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman terkait dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang menjadi salah satu game changer dalam penyelenggaraan Program JKN.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Lily Kresnowati akan membahas bagaimana AI dapat dimanfaatkan dalam upaya mendeteksi data kecurangan di fasilitas kesehatan.

“Pemanfaatan ICT pada akhirnya juga bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kepada peserta.”

Pada kegiatan ICT 2024, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun juga akan berbagi pengalaman bagaimana pemanfaatan ICT untuk tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, pengelolaan informasi, aduan, hingga layanan administrasi.

Selain berbagi pengalaman, BPJS Kesehatan juga memamerkan sederet inovasi yang kini melekat dan menjadi favorit masyarakat.

Mulai dari penggunaan aplikasi Mobile JKN, fitur I-Care JKN atau riwayat pelayanan kesehatan dalam genggaman, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), dan aplikasi pemantauan minum obat untuk penderita tuberkulosis yang tengah diuji coba.

”Kami berharap melalui kegiatan ini BPJS Kesehatan pun akan mendapat manfaat dari sharing ilmu, pengalaman, yang mungkin dapat diterapkan sebagai bentuk optimalisasi layanan Program JKN,” kat Ghufron menambahkan.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Kedeputian Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Pusat
humas@bpjs-kesehatan.go.id
Website :www.bpjs-kesehatan.go.id (**)

Artikel Keren! Konferensi ICT 2024, BPJS Kesehatan jadi Best Practice Jaminan Sosial Dunia pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Menurut Andi, hal itu dilakukan untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi dokter di bidang pembiayaan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kerja sama ini tercipta karena dokter dengan penguasaan kompetensi yang paripurna akan menjadi katalisator peningkatan mutu layanan kesehatan dalam pelaksanaan Program JKN,” ujarnya saat memberi Kuliah Tamu BKS IKM-IKP-IKK-FKI Regional 6 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (12/01/2024).

“Peningkatan mutu layanan mencakup dimensi mutu yang meliputi aspek medis seperti technical, interpersonal dan outcome serta aspek non medis yang terdiri dari servicescapes, accessibility dan responsiveness.”

“Aspek non teknis juga penting karena ada saatnya dokter juga akan menjadi pasien, sebagai pasien kecenderungan kita ingin didengar dan diperhatikan, ingin mendapatkan layanan terbaik dan mengharapkan kepedulian serta keramahan melalui ketulusan human touch,” ujarnya.

Dia menambahkan, dokter wajib menghadirkan rasa dan melayani dengan hati melalui kemampuan serta kemauan. Menurutnya kemampuan dan kemauan.sangat penting dimiliki oleh setiap tenaga medis.

“Semua bisa dilakukan melalui AI (Artificial Intelligence), tapi satu hal yang tidak bisa gantikan kita secara personal, itulah human touch yang terimplementasi melalui rasa kemanusiaan. Ini hal yang paling mendasar yang tidak ada dalam perkembangan teknologi,” Ia mengungkapkan.

“Berdasarkan data BPJS Kesehatan, saat ini sudah 95,75% penduduk Indonesia menjadi peserta JKN, untuk itu tenaga medis wajib menguasai literasi pengetahuan tentang pembiayaan kesehatan Program JKN secara komprehensif agar kemampuan dan kemauan dapat selaras.”

“Kami juga berharap dalam pemerataan pelayanan kesehatan, akan banyak lagi dokter-dokter muda yang bersedia bertugas di wilayah perifer demi tercapainya ekuitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Afdal juga memaparkan tentang tiga poin penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertama, memastikan semua penduduk memiliki akses. Kedua, tidak ada isu tentang masalah biaya, dan ketiga tentang kualitas layanan yang harus bermutu.

“Akan menjadi percuma jika suatu wilayah telah memiliki dokter, memiliki peralatan dan obat- obatan tapi masyarakatnya tidak mampu mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan biaya.”

“Maka dari itulah Program JKN hadir untuk menjembatani pembiayaan kesehatan secara gotong- royong. Dan pemahaman dokter tentang pembiayaan tersebut diharapkan dapat mereduksi risiko tersebut,” ia menambahkan.

Ketua Pusat BKS IKM-IKP-IKK-FKI, Febri Endra Budi Setyawan menyatakan komitmennya dalam bersinergi terkait dengan pengembangan kompetensi dokter di bidang pembiayaan kesehatan.

Bahkan, dia juga berencana akan mengembangkan kerja sama itu di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini dan sudah tidak sabar ingin menandatangani /mengimplementasikan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Febri.

Dia mengatakan, tujuannya sama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

“Mari kita bersinergi, agar pelayanan BPJS Kesehatan dalam Program JKN yang backbonenya adalah pelayanan promotif dan preventif di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer) semakin kuat,” ia mengungkapkan.

Ia menjelaskan, untuk daerah Jawa Timur dirinya telah membuat analisa agar tenaga medis di Puskesmas lebih terarah dalam mengembangkan program promotif dan preventif.

Menurutnya, hasil analisa menyatakan bahwa di Puskesmas tempat dia bertugas telah ditemukan akar masalah dan solusinya.

Dari hal tersebut, Febri mengajak masing-masing wilayah untuk melakukan analisa agar dapat mengembangkan layanan dan mendapatkan solusi bagaimana meningkatkan layanan promotif dan preventif.

Ketua Dewan Pengawas, Abdul Kadir yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan pesan kepada seluruh peserta kuliah umum agar sedapat mungkin meningkatkan literasi tentang Program JKN.

Ia berharap kurikulum tentang pembiayaan kesehatan bisa masuk ke dalam mata kuliah di fakultas kedokteran Indonesia.

“Ini bisa menjadi inisiasi masuk kurikulum, sehingga kita semua paham, tidak lagi ragu dan bertanya-tanya tentang JKN dan BPJS Kesehatan. Karena banyak peraturan dalam Program JKN yang diterbitkan, kita kadang kurang paham khususnya dalam hal pola pembiayaan INA CBG’s yang sudah ditentukan tarifnya sebelum tindakan dilakukan,” ujarnya.

Abdul Kadir sepakat dengan Febri terkait pelayanan kesehatan harus fokus pada promotif dan preventif.

Ia berharap sebisa mungkin FKTP memberikan pelayanan paripurna yang diawali dari pengembangan kompetensi dokter-dokter di FKTP yang meliputi pusksesmas, klinik pratama dan dokter praktik perorangan. (nes)

Artikel Tingkatkan Mutu Layanan JKN, BPJS Kesehatan Kembangkan Kompetensi Dokter  pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Hal itu dikatakan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam pertemuan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kamis (11/1/2024).

“Pada tahun 2022, jumlah pemanfaatan layanan kesehatan baik kunjungan sehat ataupun sakit sebanyak 502,8 juta, atau 1,4 juta per hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin percaya dengan BPJS Kesehatan dan semakin menyadari pentingnya jaminan kesehatan,” kata Gufron.

Ia juga mengatakan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai aset bersih sebesar 57,76 triliun rupiah. Menurutnya kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan, yaitu mencukupi 4,36 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan.

“Selain itu, capaian positif BPJS Kesehatan di tahun 2023 adalah pencapaian cakupan kepesertaan yang semakin luas. Per 31 Desember 2023, jumlah peserta JKN telah mencapai 267,3 juta jiwa atau sekitar 95,75 persen dari total penduduk di Indonesia. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 95 persen,” jelas Ghufron.

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat bahwa jumlah pemanfaatan layanan kesehatan di tahun 2023 meningkat drastis.”

Ghufron menuturkan, BPJS Kesehatan juga terus berupaya meningkatkan kepuasan peserta. Indeks kepuasan peserta di tahun 2022 meningkat pada posisi 89,62 dari tahun 2021 sebesar 87,63. Lalu indeks kepuasan badan usaha juga meningkat pada tahun 2022 pada angka 90,36 dari tahun 2021 pada posisi 86,56.

Ghufron menyebutkan, BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 telah menjalin kerja sama dengan 23.639 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau meningkat 28,28 persen dari tahun 2014 sebanyak 18.437 FKTP.

Sedangkan lanjut dia, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) meningkat sebesar 85,60 persen, dari semula 1.681 menjadi 3.120 FKRTL.

“Dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta, BPJS Kesehatan bersama mitra fasilitas kesehatan bertekad untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Hal ini dituangkan melalui Janji Layanan JKN,” ucap Ghufron.

BPJS Kesehatan juga tidak henti-hentinya melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan.

Ghufron menyebutkan bahwa inovasi-inovasi tersebut antara lain pengambilan antrean secara online, simplifikasi layanan bagi pasien hemofilia dan thalassemia, serta telemedisin.

“Kami juga telah mengembangkan i-Care JKN yang dapat diakses oleh dokter dan peserta JKN. Dengan i-Care JKN, dokter dan peserta dapat melihat riwayat kunjungan, tindakan medis, dan obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, sehingga dokter juga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat,” ungkap Ghufron.

Ghufron juga menyebut bahwa BPJS Kesehatan menjadi contoh bagi berbagai negara dalam pelaksanaan jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan Program JKN mampu menunjukkan eksistensinya di kancah internasional.

“Berbagai capaian positif BPJS Kesehatan di tahun 2023 ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja BPJS Kesehatan,” ujar Ghufron.

Dengan terus memperkuat berbagai capaian positif yang telah diraih di tahun 2023, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk dapat memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara.

Pencapaian tersebut juga menjadi sorotan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Agus Suprapto. Pada kesempatan yang sama, Agus menyambut baik tren positif ini, serta mengatakan bahwa capaian seperti ini harus terus ditingkatkan.

“Perlu ditekankan bahwa pencapaian selama satu dekade ini sebagai pondasi dalam menentukan kebijakan ke depannya. Hal ini tidak hanya untuk melanjutkan program jaminan sosial, tetapi jaminan sosial ini dapat terus berlangsung dan melindungi serta memberi rasa aman bagi masyarakat,” terang Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa, di era yang serba digital seperti sekarang ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kepada peserta.

Seiring meningkatnya kepuasan peserta, maka akan semakin meningkatkan cakupan kepesertaan, yang menjangkau hingga seluruh penjuru negeri.

“Capaian positif BPJS Kesehatan pada tahun 2023 menciptakan gambaran bagi masa depan Indonesia. Penting untuk terus mempertahankan jaminan sosial untuk keberlanjutan pembangunan di Indonesia, demi menciptakan negera yang sejahtera,” ucap Agus.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Menteri Koordinator Bidang PMK, perwakilan Menteri Sosial RI, perwakilan Menteri Keuangan RI, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Ketenegakerjaan yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenegakerjaan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenegakerjaan, serta BPJS Watch. (nes)

Artikel Hebat! Pemanfaatan Layanan JKN BPJS Kesehatan Meningkat Hingga Rp1,6 Juta per Hari pertama kali tampil pada INTANA NEWS.