Kegiatan berlangsung di Aula Kolam Renang Koya, dihadiri oleh Kepala kantor pertanahan minahasa Yandry Rory SSIT, M,Si, Pasilog Kodim 1302 Minahasa Kapten ARN Zadrak Charles Sonlay, Mewakili Kapolres Minahasa IPTU Dwirianto Tandirerung S..Tr.K, beserta para narasumber, Rabu (31/7/2024).

Kadis Kominfo Maya Kainde dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ekternal implementasi Kantor Pertanahan Elektronik dan Sertipikat Elektronik merupakan bagian dari upaya kita untuk mendukung pelaksanaan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Diera digital saat ini, kata dia, teknologi informasi memegang peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik,”ujarnya.

Ia menjelaskan, peraturan menteri yang kita bahas hari ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan di sektor pertanahan dengan penerapan kantor pertanahan elektronik, kita berharap dapat mengurangi praktik-praktik yang tidak diinginkan, seperti korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. selain itu.

“Sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah,” ia menjelaskan.

Selamat itu , lanjut dia, implementasi kantor pertanahan elektronik merupakan bagian dari upaya kita untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan efisien dan melalui SPBE, yang diharapkan terjadi integrasi data dan informasi antar instansi pemerintahl, sehingga pelayanan publik dapat lebih cepat, mudah, dan transparan.

“Ini sejalan dengan visi kita untuk mewujudkan minahasa sebagai kabupaten yang modern dan inovatif, dengan pelayanan publik yang unggul dan berbasis teknologi,” ujarnya.

Beberapa harapan terkait implementasi kantor pertanahan elektronik di kabupaten minahasa. pertama, saya berharap agar proses pendaftaran tanah menjadi lebih cepat dan transparan.

“Dengan adanya sistem elektronik, diharapkan tidak ada lagi praktek-praktek pungutan liar atau hambatan birokrasi yang tidak perlu. semua proses harus bisa dilakukan secara terbuka dan bisa dipantau oleh masyarakat,” ia menjelaskan.

Ia berharap data pertanahan di minahasa dapat lebih akurat dan terintegrasi dan dengan adanya sistem digital.

“Sehingga kita bisa memiliki database pertanahan yang lebih lengkap dan up-to-date, yang memudahkan pemerintah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait tata ruang dan penggunaan lahan agar layanan pertanahan di minahasa bisa lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil,” ia menambahkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Minahasa Yandry Rory mengatakan, saat ini data yang ada 80% sudah mengenal dan mengakses tentang sertipikat elektronik dan kedepan pelayanan bisa terealisasi.

Ia menjelaskan, untuk sertipikat saat ini sudah berupa kertas dan sudah memakai media elektronik dan bisa di scen.

“Kedepan pelayanan sudah memakai media elektronik da masyarakat bisa mengecek dan memberikan layanan yang lebih memudahkan”, ia menambahkan.

Kegiatan ini turut dihadiri antara lain, Para Camat, Para Lurah di Kabupaten Minahasa beserta sejumlah Hukum Tua.(nes)

Artikel Wakili Pj Bupati Minahasa, Kadis Kominfo Maya Kainde Buka Sosialisasi Eksternal Implementasi Layanan Pertanahan Elektronik pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda D.Watania MM, M.,Si, mengatakan hal itu, Kamis (7/3/2024).

“Berdasarkan keputusan Bupati terkait penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), fungsi ini sudah ada sejak tahun 2023, dan sudah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo,” kata Sekda Watania.

Jadi, lanjut dia, untuk data informasi program kegiatan Pemkab, bisa langsung ke Dinas Kominfo, nanti mereka (Dinas Kominfo) yang akan meminta data informasi tersebut ke perangkat daerah,” ujarnya.

Tetapi, kata dia, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, wartawan dapat berkolaborasi dengan perangkat daerah.

“Kalau ingin konfirmasi dengan Pak Bupati namun belum sempat terlaksana, nanti bisa langsung menemui saya (Sekda,red) atau para asisten,” katanya.

“Sebab, kami ingin berita-berita yang terbit itu telah terkonfirmasi dulu, minimal dari perangkat daerah,” imbuhnya.

“Selain melakukan konfirmasi ke perangkat daerah, diharapkan juga dapat melakukan klarifikasi jika data dan informasi yang disampaikan itu belum tepat,” ia menambahkan. (nes)

Artikel Sekda Minahasa Lynda Watania: Dinas Kominfo Institusi yang Sah Sampaikan Data dan Informasi pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kominfo, Maya Kainde SH MAP, Rabu (6/3/2024).

“Bapak Bupati langsung merespon apa yang menjadi keluhan organisasi Pers Minahasa (Pers-Min) serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Minahasa terhadap dirinya,” kata Kainde.

Dia menjelaskan, Kamis besok Bapak Bupati akan melakukan pertemuan dengan teman – teman media.

“Dan ini tentunya akan dilakukan secara rutin setiap bulannya dengan melibatkan semua SKPD secara bergantian,” kata Kainde.

Ia menyebutkan, Bupati tetap konsisten dengan pernyataannya terkait pertemuan rutin dengan wartawan.

Sebenarnya, kata Kainde, akhir-akhir ini agenda Bapak Bupati cukup padat, sehingga beliau belum sempat melakukan pertemuan rutin bersama teman-teman wartawan.

“Belum terealisasinya secara maksimal terkait pertemuan tersebut, bukan karena Penjabat Bupati tidak tepati janji,” ia menjelaskan.

Di awal tahun ini, lanjut dia, ada banyak agenda penting yang harus dilaksanakan langsung oleh Bapak Bupati.

“Bupati mempersiapkan dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, dan hingga saat ini boleh berlangsung sukses dan aman,” imbuhnya.

Belum lagi, lanjut Kainde, ada agenda yang sangat penting yang harus Pj Bupati Minahasa lakukan. Misalnya terkait penanganan dan pencegahan terjadinya inflasi. Kemudian, pemeriksaan BPK selama kurang lebih tiga bulan.

“Termasuk kegiatan-kegiatan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di Minahasa. Jadi sekali lagi ini tidak ada unsur kesengajaan,” ia menjelaskan.

Ditambahkannya, sejak dilantik pada 25 September 2023 silam, sebenarnya para awak media sudah ada beberapa momen pertemuan yang dimanfaatkan untuk bertanya banyak hal kepada Pj Bupati. Seperti halnya kegiatan-kegiatan besar baik skala nasional maupun internasional.

“Jadi sekali lagi, apa yang sudah menjadi komitmen Bapak Bupati itu akan dilaksanakan pada waktu yang sedang dipersiapkan. Atas nama Bapak Bupati Jemmy Kumendong menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial dari teman-teman Pers,” ia menambahkan. (nes)

Artikel Kadis Kominfo Maya Kainde Sebut Bupati Kumendong Konsisten dengan Janjinya, Besok Dilakukan Pertemuan pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diikuti perwakilan dari Diskominfo se-Sulawesi, Maluku, dan Papua, berlangsung di Hotel Rinra Makassar, di Hotel Rinra Makassar, Kamis (22/02/2024).

Plh. Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Marvels Parsaoran Situmorang mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari realisasi pemerataan infrastruktur digital serta konektivitas yang berkualitas untuk mendorong percepatan transformasi digital di seluruh wilayah.

“Berdasarkan data hasil pengukuran QoS, rata-rata kecepatan internet di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya,” ujarnya.

“Pada tahun 2021 rata-rata nasional kecepatan download sekitar 21,51 Mbps, pada tahun 2022 meningkat menjadi 33,48 Mbps dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 41 Mbps,” kata Marvels Situmorang menjelaskan.

Terpisah, Kadis Maya Kainde menyebutkan, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dikarenakan banyaknya aduan masyarakat tentang kurang baiknya kualitas layanan telekomunikasi.

“Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanan Internet, dan pada saat terjadi bencana seringkali terjadi kerusakan telekomunikasi yang memerlukan penanganan secara khusus dan cepat,” ia menjelaskan.

Oleh sebab itu lanjut dia, Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) melakukan verifikasi kinerja layanan operator seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal untuk menilai kepatuhan penyelenggara (operator) dalam menangani keluhan-keluhan pelanggan.

“Penilaian kinerja layanan tersebut juga mengacu kepada ketentuan teknis yang telah ditetapkan,” ia menjelaskan.

“PMT juga melakukan monitoring terhadap QoE melalui aplikasi SIGMON yang melakukan pengetesan internet dengan metode true test.”

“Aplikasi SIGMON tersebut terintegrasi dengan sistem PMT, jika terdapat hasil pengetesan yang kurang dari 1 Mbps dengan signal strenght -100 dbm (kategori sinyal baik),” kata Kainde.

“PMT akan mengirimkan tiket kepada operator seluler agar menjadi perhatian untuk dapat segera ditindaklanjuti.”

“PMT melakukan monitoring aduan masyarakat dengan sistem crawling pada media sosial terkait layanan telekomunikasi, pos dan penyiaran,” kata dia.

“PMT juga melakukan monitoring kualitas layanan (QoS) telekomunikasi seluer di 514 kabupaten/kota di Indonesia.”

“Pengukuran tersebut dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam satu bulan di tiap-tiap kabupaten/kota, jika hasil pengukuran kurang baik maka akan disampaikan kepada operator seluler untuk dilakukan perbaikan. Mari jadikan Indonesia semakin terkoneksi dan semakin digital,” ia menambahkan. (nes)

Artikel Ikut Sosialisasi PMT Pos dan Penyiaran, Kadis Kominfo Maya Kainde Beberkan Hal Ini pertama kali tampil pada INTANA NEWS.