“Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas,” demikian Forum Pemred dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Terkait hal itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres “Publisher Rights”, Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres “Publisher Rights”.

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflow yang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres “Publisher Rights”, memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres “Publisher Rights” agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

“Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif,” demikian keterangan Forum Pemred.(nor)

Artikel Forum Pemred Apresiasi Presiden Teken ‘Publisher Rights’, Menjadi Pintu Masuk Ekosistem Media Lebih Sehat dan Berkualitas pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diikuti perwakilan dari Diskominfo se-Sulawesi, Maluku, dan Papua, berlangsung di Hotel Rinra Makassar, di Hotel Rinra Makassar, Kamis (22/02/2024).

Plh. Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Marvels Parsaoran Situmorang mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari realisasi pemerataan infrastruktur digital serta konektivitas yang berkualitas untuk mendorong percepatan transformasi digital di seluruh wilayah.

“Berdasarkan data hasil pengukuran QoS, rata-rata kecepatan internet di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya,” ujarnya.

“Pada tahun 2021 rata-rata nasional kecepatan download sekitar 21,51 Mbps, pada tahun 2022 meningkat menjadi 33,48 Mbps dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 41 Mbps,” kata Marvels Situmorang menjelaskan.

Terpisah, Kadis Maya Kainde menyebutkan, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dikarenakan banyaknya aduan masyarakat tentang kurang baiknya kualitas layanan telekomunikasi.

“Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanan Internet, dan pada saat terjadi bencana seringkali terjadi kerusakan telekomunikasi yang memerlukan penanganan secara khusus dan cepat,” ia menjelaskan.

Oleh sebab itu lanjut dia, Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) melakukan verifikasi kinerja layanan operator seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal untuk menilai kepatuhan penyelenggara (operator) dalam menangani keluhan-keluhan pelanggan.

“Penilaian kinerja layanan tersebut juga mengacu kepada ketentuan teknis yang telah ditetapkan,” ia menjelaskan.

“PMT juga melakukan monitoring terhadap QoE melalui aplikasi SIGMON yang melakukan pengetesan internet dengan metode true test.”

“Aplikasi SIGMON tersebut terintegrasi dengan sistem PMT, jika terdapat hasil pengetesan yang kurang dari 1 Mbps dengan signal strenght -100 dbm (kategori sinyal baik),” kata Kainde.

“PMT akan mengirimkan tiket kepada operator seluler agar menjadi perhatian untuk dapat segera ditindaklanjuti.”

“PMT melakukan monitoring aduan masyarakat dengan sistem crawling pada media sosial terkait layanan telekomunikasi, pos dan penyiaran,” kata dia.

“PMT juga melakukan monitoring kualitas layanan (QoS) telekomunikasi seluer di 514 kabupaten/kota di Indonesia.”

“Pengukuran tersebut dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam satu bulan di tiap-tiap kabupaten/kota, jika hasil pengukuran kurang baik maka akan disampaikan kepada operator seluler untuk dilakukan perbaikan. Mari jadikan Indonesia semakin terkoneksi dan semakin digital,” ia menambahkan. (nes)

Artikel Ikut Sosialisasi PMT Pos dan Penyiaran, Kadis Kominfo Maya Kainde Beberkan Hal Ini pertama kali tampil pada INTANA NEWS.