Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif Sekretaris Daerah dalam rapat verifikasi yang diselenggarakan oleh KPK, secara Virtual dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, Selasa (19/11/2024).

Kegiatan ini dipimpin oleh perwakilan KPK Maruli Tua, diikuti oleh sejumlah pejabat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian dan peningkatan MCP di Kabupaten Minahasa.

Tujuan dari rapat ini adalah untuk memverifikasi kesiapan dan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengoptimalkan Indeks MCP 2024.

MCP sendiri merupakan indikator penting dalam penilaian terhadap upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik.

Sekda Lynda Watania dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program pencegahan korupsi yang digagas oleh KPK RI.

Ia menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah di Minahasa akan terus diperkuat guna mencapai target MCP yang telah ditetapkan.

“Kami di Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk memastikan bahwa indikator MCP dapat tercapai secara maksimal, sebagai bagian dari upaya kami dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Lynda Watania.

Optimalisasi MCP ini, lanjut dia, merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang terus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang bertujuan untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Ia berharap dengan pencapaian target MCP yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Melalui rapat ini, seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat lebih fokus dan terkoordinasi untuk melaksanakan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan Indeks MCP 2024, sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan terpercaya di Kabupaten Minahasa.(nes)

Artikel Sekda Minahasa Ikuti Rapat Verifikasi MCP KPK, Tingkatkan Akuntabilitas Pemerintah pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Korsub Wilayah IV KPK-RI Andi Purwana.

Sebelumnya, kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut), Steve H. A. Kepel ST, MSi, Rabu (7/8/2024) di Ruang Mapalus Kantor Gubernur.

Sekprov Steve Kepel dalam sambutannya mengatakan, proses sertifikasi aset daerah adalah langkah strategis yang sangat penting dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sertifikasi tidak hanya memberikan kepastian hukum atas aset yang dimiliki, tetapi juga merupakan upaya preventif mencegah potensi penyalahgunaan aset dan kerugian negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, percepatan proses sertifikasi menjadi prioritas kita untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekprov menyebutkan, percepatan sertifikasi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, serta Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Disamping itu juga, lanjut dia, tentu saja harus diikuti dengan komitmen yang kuat agar penyelenggaraan sertifikasi ini benar benar cepat dan tertangani.

“Saya berharap melalui rapat koordinasi ini kita dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dan konstruktif untuk mengatasi berbagai kendala yang ada di lapangan,” kata Sekprov.

Sekprov juga menggarisbawahi soal pentingnya integritas dan tranparansi dalam setiap tahapan proses sertifikasi.

“Kita pastikan bahwa seluruh proses ini dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab,” ia menambahkan.

Turut Mendampingi Sekda Minahasa, Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Minahasa, Inspektur, Ka. BPKAD, serta Kabid Aset BPKAD.(nes)

Artikel Sekda Lynda Watania Tandatangani Komitmen Percepatan Sertifikasi Aset Pemda se-Sulut pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Bimtek dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs. Steven O. E. Kandouw, Selasa (6/8/2024) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (6/8/2024).

Kegiatan Bimtek digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), dipimpin Ketua Satgas Wilayah IV KPK-RI, Andi Purwana, diikuti Wagub Sulut Drs. Steven O. E. Kandouw, Sekdaprov Sulut Steve Kepel, Kepala BKAD Clay Dondokambey, beserta para Sekda dan Inspektorat se-Sulut.

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan sinergi antar lembaga dan implementasi Undang-undang nomor 19 tahun 2019.

Wagub Steven Kandouw dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut, karena mendapatkan bimbingan dan paduan indeks pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

“Saya sangat setuju, bicara aset ini sangat krusial dan tidak main-main. Karena aset kita dari segi nominal itu luar biasa,” kata Wagub Kandouw.

Ia meminta indentifikasi semua aset di daerah supaya terverifikasi.

Karena, lanjut dia, seperti kita ketahui bahwa jarang sekali daerah yang membuat aset terverifikasi.

“Pemprov Sulut berupaya untuk memperhatikan aset dan sebelum melakukan transaksi kita harus ada berita acara. Baik aset yang abis pakai mau pun tidak,” ia menambahkan.

Kegiatan ini dihadiri para Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se- Sulawesi Utara, Inspektur Kota/Kabupaten Se- Sulawesi Utara dan Para Kaban Keuangan Kota/Kabupaten Se- Provinsi Sulawesi Utara. Sementara, dari Kabupaten Minahasa hadir mendampingi Sekda Lynda Watania, Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Moudy Lontaan S.Sos, Ka. BPKAD Joice M. Pua SE.(nes)

Artikel Digelar KPK RI, Sekdakab Minahasa Lynda Watania Ikuti Bimtek PIPBMD pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Sekda menjelaskan, Program MCP KPK ada delapan area, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, tata kelola BMD, optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan BMD.

“Pemkab Minahasa setiap tahunnya harus melakukan dan menseriusi evaluasi MCP dalam memantau perkembangan capaian dalam menentukan langkah percepatan pemenuhan indikator-indikator SKPD,” ujarnya seusai mengikuti Rakor Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP Tahun 2024 lewat zoom meeting, Rabu (20/3/2024).

Maka dari itu, kata dia, SKPD bertangggung jawab dalam memenuhi indikator-indikator tersebut.

“Karena keseriusan dan komitmennya dalam menaikkan angka MCP serta komitmen mencegah korupsi di Kabupaten Minahasa,” ujarnya, seperti dilansir dari Manadopost.com

Dia juga mendorong seluruh SKPD agar bisa memberikan pemahaman yang benar dalam memenuhi setiap dokumen pendukung MCP.

“Mari kita berikan yang terbaik sebagai contoh pencegahan korupsi di Kabupaten Minahasa. Agar kedepan di Minahasa bisa tercipta pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan,” ia menambahkan.(nes)

Artikel Apresiasi Program MCP KPK, Sekda Lynda Watania Sebut Pemkab Minahasa Komitmen Cegah Korupsi pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (6/3/2024).

Ketua KPK RI, Nawawi Polimango dalam arahannya mengapresiasi raihan Pemprov Sulut dalam Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023. Di mana Pemprov Sulut membukukan nilai 90,47.

Nawawi menuturkan tentang pemberantasan korupsi. Menurut dia ,pemberantasan korupsi tak bisa hanya dilakukan satu lembaga. “Harus kerja bersama,” ujarnya seperti dilansir dari Tribunmanado.co.id

Tugas KPK, kata dia, menciptakan sistem anti korupsi, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait.

“Ada tugas monitoring, ada pula tugas supervisi, lalu tugas penyidikan, penyelidikan dan penindakan,” tambahnya.

Sementara itu, Wagub Sulut Steven Kandouw menjelaskan, kedatangan ketua KPK sangat penting karena ada sejumlah regulasi baru.

“Kami percaya arahan dari Ketua KPK akan memberikan kontribusi bagi kita bersama untuk menciptakan pemerintahan bersih,” imbuhnya.

Terpisah, Penjabat Bupati Minahasa, Jemmy Stani Kumendong kepada intananews.com mengatakan, dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut dibahas tentang penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah dalam penyelenggaraan tugas bersama dukungan anggarannya.

“Dengan asumsi, semakin baik kualitas APIP maka akan semakin berkurang tindakan penyalahgunaan di bidang keuangan,” ia menambahkan.

Kegiatan ini dihadiri antara lain, Ketua KPK RI Nawawi Pomolango, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E. Kandouw, Jajaran Pemprov Sulut, Forkopinda Sulut, Kepala Daerah Se- Provinsi Sulut. Sedangkan dari Pemkab Minahasa dihadiri Bupati Jemmy Stani Kumendong didampingi Inspektur, Ka.BPKAD. (nes)

Artikel Digelar KPK RI, Bupati Kumendong Ikuti Rapat Dengar Pendapat Pemberantasan Korupsi pertama kali tampil pada INTANA NEWS.