Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri acara Sosialisasi Anti Korupsi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Minahasa, Senin (16/12/2024).

“Korupsi bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga persoalan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk bersatu dalam memberantasnya,” ujarnya.

Bupati Tendean menekankan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat kemajuan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, apabila korupsi dibiarkan berkembang, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung, mulai dari kualitas layanan publik hingga kesejahteraan yang seharusnya dinikmati bersama.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya peran setiap pihak dalam mewujudkan perubahan. “Pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar. Tanpa kolaborasi, cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan akan sulit tercapai,” lanjutnya.

Sosialisasi yang digelar oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi serta memberikan wawasan tentang cara-cara pencegahannya.

Bupati Tendean berharap acara ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menumbuhkan budaya antikorupsi di setiap lapisan kehidupan.

“Kami yakin, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait, Minahasa dapat menjadi daerah yang bebas dari korupsi. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangun daerah yang lebih baik dan berintegritas,” ujarnya.

Di akhir acara, Bupati Tendean mengajak seluruh peserta untuk terus berkomitmen dalam membangun Kabupaten Minahasa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan kesadaran dan tekad bersama, ia percaya bahwa Minahasa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.(nes)

Artikel Sosialisasi Anti Korupsi, Penjabat Bupati Noudy Tendean Ajak Semua Pihak Bersinergi pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara pengurus DID adalah pengembangan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus ini pengembangan perkara dari terpidana YP dan RS keduanya ASN di Kementerian Keuangan yang proses penyidikannya ditangani oleh KPK RI, yang kemudian pada 16 Agustus lalu menyerahkan penanganan perkara pihak pemberi suap terkait pengurusan DID kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Selasa (30/01/2024).

Dia menyebutkan, mengenai pelimpahan penanganan perkara pemberi suap dari KPK ke Polri merupakan hal yang wajar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ini bentuk sinergitas antara KPK dan Polri khususnya dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi,” kata Trunoyudo.

Ia menjelaskan, kasus dugaan suap naik dari penyelidikan ke penyidikan pada 8 Januari 2024 lalu.

Pada Maret 2017 lalu, lanjut dia, RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Akhirnya FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

“Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa membantu mengurus dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID,” Trunoyudo menjelaskan.

Ia mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU nya dijabat oleh TA.

“FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar,” kata Truno.

Namun dalam pengurusan tersebut, ada permintaan fee dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1,36 miliar dari jumlah DID yang diberikan. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya TA mengiyakan permintaan fee yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID.

“Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang kemudian buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,” ia menambahkan. (nes)

Artikel Bareskrim Polri Telisik Kasus Dugaan Suap DID di Pemkot Balikpapan pertama kali tampil pada INTANA NEWS.