Pembentukan Satgas Anti Hoax PWI Pusat ini merupakan komitmen organisasi wartawan tersebut untuk menyediakan informasi yang akurat sekaligus sebagai langkah preventif beredarnya berita bohong atau hoax.

Sejumlah pembicara dijadwalkan hadir dalam acara Kick off Satgas Anti Hoax PWI Pusat itu di antaranya Menkominfo Budi Ari Setiadi, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Ketua Satgas Anti Hoax PWI Pusat Iqbal Irsyad dan Dekan Fikom Universitas Mercu Buana Prof Dr Ahmad Mulyana, M.SI.

“Satgas Anti Hoax PWI Pusat akan aktif melakukan monitoring terhadap informasi bohong dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini merupakan langkah nyata PWI dalam memberikan informasi yang akurat dan mencegah penyebaran berita bohong.”

Sebelumnya, Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Anti Hoax bertujuan memberikan informasi yang benar, utuh, dan berbudaya kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan cepat membedakan informasi yang benar dengan yang tidak, khususnya dalam menghadapi informasi yang provokatif dan menyesatkan.

“Peluncuran Satgas Anti Hoax ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan merupakan kontribusi PWI Pusat untuk melawan informasi palsu atau berita bohong yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Hendry Ch Bangun pada Jumat (29/12/2023) lalu.

Dia menekankan perlunya keberadaan Satgas Anti Hoax, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres 2024, di mana masyarakat rentan terhadap konsumsi informasi palsu. Satgas ini memiliki tugas untuk memonitor seluruh informasi atau berita bohong (hoax), memberikan penjelasan, dan menyajikan informasi yang benar kepada publik.

Dengan langkah ini, PWI Pusat berharap dapat menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya, terutama dalam menyikapi perkembangan politik dan sosial menjelang HPN 2024.(nor)

Artikel Upaya Cegah Berita Bohong di Masyarakat, Hari Ini Satgas Anti Hoax PWI Pusat Diluncurkan pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Penghargaan PWI Pusat itu diberikan kepada Prof Olly Dondokambey karena banyak jasa yang telah diperbuat orang nomor satu di Provinsi Sulawesi Utara tersebut.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan, PWI Pusat memberikan Penghargaan Pena Emas karena jasa Prof Olly Dondokambey dalam kemajuan daerah dan bangsa terutama dunia pers.

“Berkat jasa Prof Olly Dondokambey, saat ini Sulawesi Utara sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Bukan hanya Sulut, tapi Indonesia Timur juga merasakan kemajuan pesat. Prof Olly telah membuat Sulut sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan Timur. Semua daerah tetangga ikut maju mengikuti kemajuan Sulut,” ujar Hendry Ch Bangun.

Disebutkan, di masa kepemimpinan Gubernur Prof Olly Dondokambey, industri pers di Sulawesi Utara berkembang pesat.

Media di Sulut kini mencapai ratusan perusahaan pers. Mulai dari media kecil, menengah hingga perusahaan pers besar. Dinas Komunikasi dan Informasi Sulut selalu memberi dukungan terhadap perkembangan media di Sulut.

“Prof Olly Dondokambey tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi kebebasan pers. Sebab kebebasan pers juga bagian dari Perjuangan PDI Perjuangan sebagai partai reformis dalam menjaga sistem demokrasi negara ini. Beliau merupakan orang nomor tiga di PDI Perjuangan. Sehingga semangat itu membuat Gubernur Prof Olly Dondokambey menjunjung tinggi kebebasan pers,” kata Ketua PWI Sulut Vouke Lontaan.

Prof Olly selalu mengatakan kepada para wartawan jika buat berita jangan hanya puji-puji terus. Harus juga mengkritisi kinerja gubernur wakil gubernur dan semua kepala daerah. Pers harus mengontrol dan ikut mengawasi pelaksnaan pembangunan di daerah.

“Kalau ada yang salah, harus dikritisi. Dan itu kritik membangun. Wartawan harus ikut memberikan masukan dalam rangka kemajuan daerah. Kalau selalu puji, ya lama kelamaan kepala daerah bisa terlena. Saya butuh teman- teman media untuk mengontrol, mengawasi dan menegur saya kalau ada kebijakan gubernur atau kebijakan pemerintah daerah yang salah,” ujar Gubenur Prof Olly Dondokambey dalam sebuah kesempatan seperti dikutip dari manadopost.

Tidak hanya itu, Prof Olly Dondokambey juga berjasa dalam kepentingan pers nasional yakni ikut menghidupkan industri pers nasional.

“Prof Olly juga ikut berjasa bagi internal organisasi PWI. Karena ketika Gedung PWI Sulut terbakar beberapa waktu lalu, pemerintah daerah lewat Gubernur Prof Olly Dondokambey membantu dengan membangun kembali kantor PWI Sulut yang terbakar tersebut,” Lontaan menambahkan.

Sebelumnya, Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang juga pernah meraih penghargaan tertinggi Pena Emas atas kesuksesannya menggelar event akbar Hari Pers Nasional 2013 di Manado, Sulut. Penghargaan itu diserahkan Ketua PWI, Margiono kepada Sinyo Harry Sarundajang dalam sebuah acara khusus di Hotel Kawanua Aerotel Jakarta pada Jumat (28/6/2013) malam.

Penghargaan Pena Emas diberikan sejak 1973 saat kongres PWI Pusat di Tretes, Jawa Timur pada Desember 1973. PWI sebagai komunitas pers memandang perlu dan harus memberikan penghargaan tertinggi terhadap mereka yang berjasa kepada dunai pers.(nor)

Artikel Selamat! PWI Pusat Beri Penghargaan Pena Emas Kepada Gubernur Sulut Prof Dr (HC) Olly Dondokambey SE pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dia menyatakan hal itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Sasongko Tedjo menyatakan, ketaatan pada KEJ bukan hanya semata karena perintah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yang menyatakan “wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.

“Lebih dari itu, ketaatan pada KEJ sekaligus sebagai wujud kesadaran profesional wartawan bahwa ada kaidah-kaidah dan standar yang harus dipenuhi dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa 11 Pasal KEJ merupakan rangkuman standar dan kaidah yang menjadi panduan mendasar bagi wartawan dalam menjalani kerja-kerja jurnalistik, sejak perencanaan hingga memproduksi dan mengevaluasi berita.

“Kami yakin wartawan dan media pers akan menghasilkan produk jurnalisme (berita) berkualitas jika mematuhi KEJ. Berita berkualitas itulah yang menjadi keunggulan kompetitif produk pers dalam menghadapi persaingan di tengah berseliwerannya berjuta informasi digital non pers yang membanjiri jagat maya,” ujarnya.

Sebagaimana Pasal 1 KEJ, Sasongko mengingatkan wartawan harus independen, tidak beritikad buruk, akurat, dan berimbang sejak merencanakan liputan hingga mencari, memperoleh, mengolah, dan memublikasikan berita

Sementara Pasal 2 KEJ, kata dia, wartawan juga menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugasnya.

Singkatnya, lanjut Sasongko, KEJ memandu wartawan menghasilkan berita berkualitas, yang bukan hanya menarik melainkan juga penting dan mencerahkan publik.

“Bayangkan kalau setiap berita itu aktual, faktual, akurat, berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Selain itu, tidak beritikad buruk, memperhatikan norma-norma kearifan lokal masyarakat, dan tanpa prasangka diskriminatif. Tentu, berita yang dihasilkan akan berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab publik pers dalam menjalankan fungsi kontrol, edukasi, penyebaran informasi, dan menyajikan hiburan atau membangkitkan harapan,” ujarnya.

Seruan tersebut disampaikannya merespons situasi terkini berkaitan dengan kontestasi Pemilu 2024, terutama pascapengumuman penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, Selasa (14/11).

DK PWI Pusat juga mencermati terjadinya peningkatan jumlah pengaduan masyarakat atas pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik, termasuk situs berita, televisi, dan radio.

Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers telah menerima 748 pengaduan selama periode Januari-Oktober 2023. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan tahun 2022 dengan total 691 pengaduan.

“Sebanyak 97 persen pelanggaran terhadap UU Pers dan KEJ dilakukan oleh media daring/digital. Jenis pelanggarannya mayoritas (60 persen) berupa tidak uji informasi, termasuk verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi. Selebihnya, berita mengutip sumber yang tidak tepercaya/kredibel (20 persen), provokasi/eksploitasi seks (10 persen), dan hoaks (10 persen),” katanya.(nor)

Artikel Dewan Kehormatan PWI Ingatkan Wartawan agar Taati Kode Etik Jurnalistik pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Firmansyah menyatakan hal itu saat menerima pengurus PWI Pusat yang dipimpin ketua umumnya Hendry Ch Bangun di kantor Lemhannas di Jakarta, Senin (20/11/2023).

Dalam kesempatan itu hadir Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah, Ketua Komisi Pendidikan Marah Sakti Siregar dan Ketua Bidang Pendidikan PWI Haji Mohammad Nasir.

Sementara pejabat yang mendampingi Plt Gubernur Lemhannas di antaranya Deputi Kebangsaan Lemhannas Mayjen TNI Agus Arif Padillah, Kepala Biro Kerjasama dan Hukum Brigjen TNI (Mar) Raja E Girsang, SE, MM, M.Sc serta Kepala Biro Humas Brigjen TNI Suratno.

Maman Firmansyah mengatakan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan penting disebarluaskan kepada masyarakat.

Ia menyebutkan, kondisi geopolitik internasional yang semakin tak menentu serta kemajuan dan pemanfaatan teknologi yang semakin cepat meluas adalah alasan utama perlunya penyegaran wawasan kebangsaan, tidak saja kepada calon-calon pemimpin nasional tapi juga kepada wartawan.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyampaikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan adalah salah satu program unggulan PWI periode 2023-2028, di samping peningkatan kompetensi wartawan.

“Kami ingin wartawan dari daerah-daerah, mulai dari Aceh hingga Papua memperoleh kesempatan mengikuti kelas wawasan kebangsaan,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat menyampaikan program kerja PWI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, kepala negara sangat mengapresiasi program pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada wartawan.

Apresiasi yang sama disampaikan pula saat pengurus PWI Pusat bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Bahkan Menko Marves LBP langsung mengontak Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto untuk menanyakan kelas wawasan kebangsaan di Lemhannas dengan durasi pendidikan satu minggu. Menko Marves LPB juga minta Gubernur Lemhannas saat itu mendukung program PWI tersebut.

Namun pembicaraan penjajakan kerja sama PWI Pusat dan Lemhannas baru bisa dilanjutkan pada tanggal 20 November 2023 karena Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menerima penunjukan sebagai Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah mengatakan, selain pendidikan reguler tujuh bulan untuk calon-calon pemimpin nasional, Lemhannas juga memiliki pendidikan singkat selama seminggu.

Terkait kurikulumnya, pendidikan ketahanan nasional tersebut meliputi penyampaian materi dasar, materi utama dan materi penunjang. Mulai dari pemantapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kepemimpinan nasional hingga materi literasi digital dan cyber security.

“Hanya untuk literasi digital dan cyber security disampaikan sebagai pengetahuan saja, bukan untuk ketrampilan,” ia menambahkan.

Di akhir pertemuan, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah menyepakati untuk menindaklanjuti rencana kerjasama membuat kelas wawasan kebangsaan untuk wartawan termasuk menentukan format kerja samanya.

Gubernur Lemhannas kemudian menunjuk Kepala Biro Kerjasama dan Hukum Raja E Girsang sebagai penanggung jawab dari pihak Lemhannas, sementara Ketua Umum PWI Pusat menunjuk Ketua Bidang Pendidikan Haji Mohammad Nasir sebagai penanggung jawab dari pihak PWI Pusat.

“Namun untuk realisasi kerja sama ini, kemungkinan tak bisa dilakukan tahun 2023. Kami akan mengupayakan tahun depan,” Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah menambahkan.(nor)

Artikel Plt Gubernur Lemhannas Sambut Baik Program PWI Wawasan Kebangsaan Bagi Wartawan pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Direktur UKW PWI Pusat Firdaus Komar menyatakan hal itu saat pembukaan penyelenggaraan UKW angkatan 59 dan 60 di Medan, Sumatera Utara(Sumut), Selasa (7/11/2023).

“Bagi wartawan yang telah memiliki kartu UKW tetap dimonitor kinerjanya. Apakah aktif menghasilkan karya jurnalistik apa tidak. Bagi pemilik UKW yang terbukti melanggar aturan atau kode etik. Kartu UKW-nya akan dicabut,” katanya.

Ia mengatakan pemberian sanksi atau mencabut cabut kartu UKW dilakukan melalui lembaga uji dan seterusnya disampaikan ke Dewan Pers.”Kita tetap menjaga kemerdekaan pers,” dia menyebutkan seperti dilansir antaranews.com.

Menurut Firdaus, penyelenggaraan UKW di Sumut dinilai sudah cukup bagus dan mantap. Selain peningkatan kualitas wartawan secara personal juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan.

Sedangkan guna memaksimalkan program PWI Pusat dan daerah, saat ini jajaran pengurus sedang menyusun standar kompetensi agar lebih baik lagi.”Maka pelaksanaan UKW ke depan akan lebih ketat termasuk materi UKW- nya,” ia menambahkan.(nor)

Artikel Catat! PWI Ancam Cabut Kartu UKW Wartawan yang Langgar Kode Etik pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dalam pertemuan tersebut, PWI melaporkan kepada Presiden Jokowi atas terpilihnya Ketua Umum PWI Pusat serta upaya PWI dalam peningkatan kompetensi wartawan.

“Kami melaporkan bahwa telah terpilih ketua umum baru (dalam) Kongres PWI di Bandung pada 25-26 September yang lalu. Yang kedua, kami melaporkan bahwa kami ingin fokus kembali pada masalah pendidikan, peningkatan kompetensi wartawan, dan wawasan kebangsaan wartawan,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas diterima Presiden Jokowi.

Selanjutnya, kata Hendry, PWI menyampaikan terkait dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan sekolah jurnalisme Indonesia dan uji kompetensi wartawan.

Menurut Hendry, usai mendengar hal tersebut Presiden pun langsung menindaklanjuti-nya.

“Tadi Bapak Presiden langsung menelepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kembali PWI agar apa yang telah dilaksanakan dulu dapat berjalan kembali,” ujarnya.

Hendry menuturkan bahwa PWI juga membahas sosialisasi pers kebangsaan sekaligus peluncuran Graha Pers Pancasila yang akan digelar di Yogyakarta November 2023.

Selain itu, PWI pun menyampaikan terkait acara Hari Pers Nasional yang direncanakan akan digelar di Ancol, Jakarta.

“Bapak Presiden mengatakan seandainya nanti memang ada kekurangan dari pemerintah Provinsi Yogyakarta, pemerintah pusat akan membantu,” tutur Hendry.

Di samping itu, Hendry menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut juga turut dibahas terkait bagaimana pers menyikapi pemilihan umum (pemilu) mendatang. Hendry mengatakan, Presiden mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga pemilu tetap damai.

“Disampaikan bahwa sebetulnya sekarang ini tidak ada persoalan, biasa-biasa saja, sejuk-sejuk saja, diimbau agar kita semua masyarakat ikut menjaga pemilu yang damai, yang menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak memecah belah,” ujar Hendry seperti dikutip dari antaranews.com.

“Saya kira kami menerima itu dengan sama, pikiran kami juga sebetulnya pers itu bukan pihak yang mengompor-ngompori, membuat suasana jadi tegang, suasana jadi seolah-olah ini event permusuhan,” lanjutnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Pengurus PWI Pusat yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(nor)

Artikel Presiden Jokowi Terima Pengurus PWI Pusat di Istana Merdeka, Imbau Masyarakat Jaga Pemilu Tetap Damai pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Terkait hal itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengajak wartawan beramai-ramai memperkenalkan HPN 2024 kepada masyarakat.

Salah satu acara HPN 2024 yakni menayangkan secara “live streaming” dialog kebangsaan yang akan menampilkan tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal bertarung di Pilpres 2024.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan hal itu seusai rapat persiapan HPN 2024  di Kantor PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.

“Soft launching HPN 2024 diadakan untuk memperkenalkan Hari Pers Nasional kepada masyarakat. Saya mengajak wartawan meramaikan acara itu. Kita akan membentangkan spanduk dan jalan sehat di Bundaran HI,” katanya.

HPN 2024 mendatang adalah HPN pertama Kepengurusan PWI Pusat di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun. Puncak acara HPN 2024 akan berlangsung pada 9 Februari 2024 di Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), Jakarta.

Dalam rapat yang dipimpin Wasekjen PWI Pusat, Raja Pane dibahas pula berbagai persiapan acara-acara HPN yang kali ini mengusung tema “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”.

Hendry berpendapat promosi HPN 2024 harus digencarkan baik lewat pemberitaan di media massa maupun konten-konten di media sosial dengan berbagai platform, seperti Youtube, podcast, Twitter, Instagram, video-video pendek, live streaming dan sebagainya.

“Kita ingin HPN kali ini berbeda dan gaungnya makin kuat,” ia menambahkan.

Salah satu acara HPN 2024 yang akan ditayangkan secara “live streaming” adalah dialog kebangsaan yang akan menampilkan tiga pasang capres-cawapres.

Hendry mengatakan, dialog kebangsaan itu penting sekaligus untuk menunjukkan jatidiri PWI Merah Putih, yakni organisasi profesi wartawan yang berwawasan kebangsaan dan terus mempromosikan nilai-nilai keberagaman dan perjuangan bangsa Indonesia.

Diharapkan penyelenggaraan HPN 2024 juga memberikan inspirasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain melalui penghargaan Anugerah PWI.

Penghargaan ini akan diberikan kepada beberapa tokoh muda yang telah berjasa kepada lingkungan, Pendidikan dan UMKM.

Rapat Persiapan HPN 2024 juga menyepakati perlunya memberikan Pena Emas kepada tokoh masyarakat yang dinilai berjasa kepada bangsa negara serta memberikan perhatian untuk kemajuan dunia pers.

“Kita juga harus memperhatikan usulan dari daerah-daerah. Pena Emas itu usulan dari daerah,” Hendry menambahkan.(nor)

Artikel Hari Pers Nasional 2024, PWI Gelar Dialog Kebangsaan Hadirkan Tiga Pasang Capres-cawapres pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Pada pendaftaran calon ketua umum, mencuat tiga nama yang lolos sebagai calon setelah melalui proses penjaringan oleh pimpinan sidang yakni Atal Sembiring Depari, Hendry Ch Bangun, dan Zulmansyah Sakedang.

Sebelum proses pemilihan, ketiga calon tersebut menyampaikan visi dan misi terkait program ke depan apabila mereka terpilih sebagai Ketua Umum PWI, di hadapan peserta kongres.

Pada proses pemilihan ketua umum, sidang Kongres XXV PWI dipimpin oleh Luthfil Hakim (PWI Jatim), Syamsir Hamajen (PWI Maluku Utara ) dan Farianda Putra (PWI Sumut).

Proses pemilihan secara terbuka itu memperebutkan dukungan 88 suara dari 38 Provinsi se-Indonesia. Dalam Kongres PWI ke-25 itu diliputi suasana perdebatan dan ketegangan, namun tetap dalam suasana keakraban.

Pada proses pemungutan suara pada putaran pertama ini berlangsung cukup sengit, Atal memperoleh 40 suara, sedangkan Hendry hanya terpaut satu suara yakni dengan 39 suara dan Zulmansyah hanya mendapatkan sembilan suara.

Atas hasil tersebut, pimpinan sidang memerintahkan kepada peserta kongres untuk dilakukan kembali pemilihan suara dengan mekanisme putaran kedua.

“Dari hasil penghitungan suara, dari tiga calon, ada dua calon yang mendapatkan suara terbesar yaitu Atal Sembiring Depari dan Hendry Ch Bangun. Sesuai dengan yang telah disepakati nanti akan ada pemilihan putaran kedua,” kata pimpinan sidang Lutfil Hakim seperti dikutip dari Antaranews.com.

Dalam pemilihan putaran kedua, Hendry memperoleh 47 suara, sedangkan Atal mengumpulkan 41 suara. Sehingga, Hendry Ch Bangun dinyatakan terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat dan langsung disahkan oleh pimpinan sidang pada acara itu.

“Kita akan melakukan berbagai kegiatan, khususnya pendidikan atau peningkatan kompetensi. Saya berterima kasih kepada seluruh pendukung saya terutama, tetapi itu hanya adalah proses ya, sekarang PWI ini milik kita semua, 38 provinsi memiliki PWI,” kata Hendry saat sambutannya setelah terpilih.

Selain itu, dia mengajak kepada seluruh anggota PWI untuk terus bersinergi membangun organisasi ini lebih berjaya lagi.

“Tentu saya memiliki ambisi untuk menjadikan organisasi PWI ini sebagai organisasi terbesar, tertua dan paling banyak intelektualnya. Untuk memanfaatkan semaksimal mungkin agar kita kembali memiliki kejayaan sebagaimana terjadi di masa-masa lalu,” kata dia.

Dalam kongres itu, Sasongko Tedjo juga terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Selanjutnya, Hendry yang juga sebagai pemimpin tim formatur diberi waktu satu bulan setelah diumumkan untuk menyusun pengurus PWI masa bakti 2023-2028.(nor)

Artikel Selamat! Hendry Ch Bangun Terpilih Menjadi Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028 pertama kali tampil pada INTANA NEWS.