Kabar ini datang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Minahasa yang diajukan oleh pasangan Susi Sigar-Perly Pandeiroth (SuPer).

Keputusan MK ini menjadi penentu bagi perjalanan politik di Minahasa, sekaligus menutup lembaran panjang yang menyelimuti hasil Pilkada 2024.

Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim MK, Arief Hidayat, dan Ketua MK, Suhartoyo, pada Selasa (4/2/2025).

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon tidak dapat diterima. Eksepsi dari pihak terkait juga diterima, menguatkan posisi RD-Vasung sebagai pasangan yang sah dan terpilih dalam Pilkada Minahasa.

Dengan putusan ini, RD-Vasung akhirnya memperoleh kepastian hukum untuk memulai langkah mereka dalam memimpin Kabupaten Minahasa.

Proses pelantikan yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025 menjadi momen bersejarah, bukan hanya bagi pasangan yang akan dilantik, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Minahasa.(nes)

Artikel Gugatan Ditolak MK, RD-Vasung Dipastikan Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Sidang ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, Rabu (22/1/2025).

Pada sidang tersebut, kuasa hukum pasangan calon Robby Dondokambey-Vanda Sarundajang (RD-Vasung), Rangga T. Paonganan, memberikan klarifikasi atas dalil permohonan yang menyebut adanya pelanggaran administrasi terkait pengunduran diri Robby Dondokambey sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Rangga menjelaskan bahwa Robby telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Robby Dondokambey, yang mendaftar sebagai calon Bupati Minahasa pada 29 Agustus 2024, telah mengajukan surat pemberitahuan pengunduran diri kepada partai politik.

Meskipun awalnya pencalonannya tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten Minahasa memberi kesempatan untuk perbaikan dokumen pada 6 hingga 8 September 2024, yang kemudian diterima.

Proses pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, meskipun baru dilantik pada 9 September 2024, diproses segera dengan mengajukan surat pengunduran diri pada hari yang sama.

Rangga menegaskan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan ke KPU sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, serta Surat KPU RI dan peraturan terkait. Oleh karena itu, pencalonan Robby Dondokambey dianggap sah secara hukum.

Sidang berikutnya terkait perkara ini akan dilaksanakan pada minggu kedua Februari 2025 dengan agenda pengucapan putusan dismissal.(nes)

Artikel MK Gelar Sidang Sengketa Pencalonan Bupati Minahasa, Robby Dondokambey Dijelaskan Sudah Penuhi Syarat pertama kali tampil pada INTANA NEWS.