“Kementerian Kominfo terus berupaya menangani konten hoax lewat kontra narasi dan take down isu hoax,” kata Budi Arie saat Kick off Satgas Anti Hoax Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di kantor PWI, Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Dia memberikan apresiasi tinggi kepada PWI yang membentuk Satgas Anti Hoax dan mengajak mereka untuk bersama-sama melawan hoax.

Budi Arie menyoroti bahwa konten hoax, fitnah, dan ujaran kebencian memiliki dampak yang serius pada masyarakat.”Hoax, fitnah, dan ujaran kebencian itu saudara kandung yang harus diperangi, selain merendahkan martabat orang lain yang jadi sepupunya,” katanya.

“Menkominfo Budi Arie Setiadi berharap Satgas Anti Hoax PWI dapat bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menjadikan pemilu lebih kondusif.”

Dalam penutupnya, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan di era transformasi digital.

“Era digital adalah era transformasi, banyak peluang menuju kemajuan, ayo lawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan,” ia menambahkan.

Dalam laporannya, Ketua Satgas Anti Hoax PWI, Iqbal Irsyad, menyampaikan sebelum kick off, satgas telah aktif melakukan kegiatan literasi tentang hoax dan menjalin kerja sama dengan Universitas Mercu Buana untuk menciptakan edukasi anti-hoax.

Selain itu, mereka juga telah menghasilkan podcast tentang anti-hoax. Iqbal menegaskan komitmen satgas untuk terus bergerak melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap penyebaran hoax.

Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun menyatakan bahwa PWI akan berpartisipasi aktif dan memberikan solusi terhadap masalah masyarakat.

“Satgas Anti Hoax akan fokus pada konten visual dan berencana melakukan patroli serta literasi anti-hoax di setiap provinsi.”

Ia berharap kehadiran Menkominfo pada kick-off ini akan memastikan kelancaran kerja satgas.

Kegiatan ini sebagai komitmen PWI Pusat untuk ikut membantu masyarakat dan pemerintah dalam hal mencegah penyebaran hoax, khususnya di masa Pemilu dan Pilpres ini. Satgas ini nanti akan membentuk tim patroli untuk meluruskan seluruh informasi bohong yang beredar di masyarakat,” katanya.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Trunojoyo Wisnu Andika, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ahmadd Mulyana, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Hadir juga sejumlah mahasiswa dari Universtas Mercu Buana.(nor)

Artikel Menkominfo Budi Arie Apresiasi PWI Bentuk Tim Satgas Anti Hoax, Sebut sebagai Langkah Bersama Jaga Keberlangsungan Pemilu 2024 pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dia menyatakan hal itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Sasongko Tedjo menyatakan, ketaatan pada KEJ bukan hanya semata karena perintah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yang menyatakan “wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.

“Lebih dari itu, ketaatan pada KEJ sekaligus sebagai wujud kesadaran profesional wartawan bahwa ada kaidah-kaidah dan standar yang harus dipenuhi dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa 11 Pasal KEJ merupakan rangkuman standar dan kaidah yang menjadi panduan mendasar bagi wartawan dalam menjalani kerja-kerja jurnalistik, sejak perencanaan hingga memproduksi dan mengevaluasi berita.

“Kami yakin wartawan dan media pers akan menghasilkan produk jurnalisme (berita) berkualitas jika mematuhi KEJ. Berita berkualitas itulah yang menjadi keunggulan kompetitif produk pers dalam menghadapi persaingan di tengah berseliwerannya berjuta informasi digital non pers yang membanjiri jagat maya,” ujarnya.

Sebagaimana Pasal 1 KEJ, Sasongko mengingatkan wartawan harus independen, tidak beritikad buruk, akurat, dan berimbang sejak merencanakan liputan hingga mencari, memperoleh, mengolah, dan memublikasikan berita

Sementara Pasal 2 KEJ, kata dia, wartawan juga menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugasnya.

Singkatnya, lanjut Sasongko, KEJ memandu wartawan menghasilkan berita berkualitas, yang bukan hanya menarik melainkan juga penting dan mencerahkan publik.

“Bayangkan kalau setiap berita itu aktual, faktual, akurat, berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Selain itu, tidak beritikad buruk, memperhatikan norma-norma kearifan lokal masyarakat, dan tanpa prasangka diskriminatif. Tentu, berita yang dihasilkan akan berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab publik pers dalam menjalankan fungsi kontrol, edukasi, penyebaran informasi, dan menyajikan hiburan atau membangkitkan harapan,” ujarnya.

Seruan tersebut disampaikannya merespons situasi terkini berkaitan dengan kontestasi Pemilu 2024, terutama pascapengumuman penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, Selasa (14/11).

DK PWI Pusat juga mencermati terjadinya peningkatan jumlah pengaduan masyarakat atas pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik, termasuk situs berita, televisi, dan radio.

Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers telah menerima 748 pengaduan selama periode Januari-Oktober 2023. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan tahun 2022 dengan total 691 pengaduan.

“Sebanyak 97 persen pelanggaran terhadap UU Pers dan KEJ dilakukan oleh media daring/digital. Jenis pelanggarannya mayoritas (60 persen) berupa tidak uji informasi, termasuk verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi. Selebihnya, berita mengutip sumber yang tidak tepercaya/kredibel (20 persen), provokasi/eksploitasi seks (10 persen), dan hoaks (10 persen),” katanya.(nor)

Artikel Dewan Kehormatan PWI Ingatkan Wartawan agar Taati Kode Etik Jurnalistik pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Mahfud MD menegaskan hal tersebut saat menerima Audiensi Pengurus PWI Pusat periode 2023-2028 yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, di ruang kerja Menkopolhukam, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Menkopolhukam menyambut gembira bahwa PWI menginisiasi Pembangunan Grha Pers Pancasila. Gagasan itu menegaskan, bahwa PWI tidak hanya menyiapkan anggotanya kompeten di bidang jurnalistik, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Wartawan yang memiliki tanggungjawab terhadap kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Mahfud mengaku senang dengan gagasan Pers Pancasila. Namun ia menyebutkan Pers Pancasila itu tidak perlu menghilangkan sifat umum, dimana Pers ini mendidik, menghibur, dan mengontrol, tetapi juga memiliki nilai nasionalisme.

“Saya setuju dengan adanya pembangunan Grha Pers Pancasila tersebut,” ujarnya. Jadi Pers Pancasila tersebut, bagaimana mencerminkan kepribadian dalam budaya, tidak suka dengan hoax, tidak membuat teror, itulah budaya Pers Pancasila.

Pada audensi tersebut Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun selain membicarakan kepengurusan PWI, juga membahas kegiatan PWI ke depannya. Hendry berharap Menkopolhukam dapat ikut serta dalam mensosialisasikan Pers Pancasila yang akan dilaksanakan pada pertengahan November 2023.

Ketua Umum PWI Pusat juga menyampaikan rencana terkait masalah pendidikan PWI. Nantinya wartawan anggota PWI akan disampaikan pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai filosofinya.

Pemahaman dan pelaksanaan Pers Pancasila pernah dideklarasikan di Kraton Kilen Ngayogyakarta Hadiningrat pada Juli 2018. Saat deklarasi dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan para Ketua PWI Provinsi se Indonesia.

Pada saat itu dibacakan Deklarasi Yogyakarta yang menyatakan:

1. Kami wartawan Indonesia menghargai pluralisme, toleransi, dan keberagaman dalam menghasilkan karya jurnalistik.
2. Kami wartawan Indonesia akan terus mengobarkan semangat gotong royong, solidaritas, saling berbagi, dan tolong menolong di antara elemen bangsa.
3. Kami wartawan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Kami wartawan Indonesia menghargai musyawarah mufakat dan tidak akan memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan.
5. Kami wartawan Indonesia siap mencerdaskan masyarakat dengan liputan inspiratif, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

“Kami deklarasikan ini karena nurani kami terusik oleh keadaan Pers Indonesia di mana kebebasan pers yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru lebih dinikmati oleh para pemilik modal dan politisi,’’ kata Sihono HT, Direktur Pers Pancasila PWI Pusat.

Sihono berharap Menkopolhukam dapat mendukung terealisasinya pembangunan Grha Pers Pancasila dan terbentuknya Pusat Studi Pers Pancasila di Yogyakarta.

Rencananya penguatan Pers Kebangsaan dan Pembangunan Grha Pers Pancasila akan diluncurkan di Yogyakarta, pada bulan November 2023. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi Pers Pancasila di 38 Provinsi dan di Surakarta, tempat lahirnya PWI.

Dalam audensi tersebut juga hadir Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen Raja Pane, Direktur Pers Pancasila Sihono HT, Humas PWI Pusat Riza Awaluddin dan dari jajaran Kemenkopolhukam hadir Deputi Bidang Kordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Marsda TNI, Dr. Arif Mustofa, M.M. , Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Komunikasi, Rizal Mustary, Erwin Moeslimin Singajuru staf khusus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan, Erwin Moeslimin Singajuru.(nor)

Artikel Menkopolhukam Mahfud MD Dukung Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta pertama kali tampil pada INTANA NEWS.