Hingga saat ini penyaluran oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah mencapai 75 persen.

Hal itu dikatakan Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, melalui Sekretaris Daerah Dr Lynda D Watania MM MSi, Kamis (04/04/2024).

“Sebelum hari raya Idul Fitri THR dipastikan sudah tersalur 100 persen,” ujarnya.

Menurut dia, pencairan THR serta gaji, selisih gaji, rapel, tunjangan tambahan penghasilan (TTP) Bulan Maret, serta TTP THR, bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, menyesuaikan dengan tagihan atau Surat Perintah Membayar (SPM) yang masuk dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

“Tentunya, pencairan sesuai SPM yang masuk dari masing-masing OPD, sudah sekitar 75 persen OPD yang memasukkan tagihan, dan sudah tersalur sisanya tinggal menunggu pencairan,” kata Watania.

Ia menjelaskan, sesuai laporan dari BPKAD, dari 59 OPD yang ada di Pemkab Minahasa sudah 40 OPD yang memasukan SPM.

“Jadi, OPD yang belum memasukkan SPM tentu belum belum bisa dicairkan. Saya minta OPD yang belum memasukkan agar segera memasukkan, mengingat banyak ASN di Minahasa yang juga akang menghadapi Idul Fitri,” ia menambahkan.

Diketahui, komponen THR yang diberikan mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Total anggaran Rp19,5 Miliar akan disalurkan kepada ASN, dan 35 anggota DPRD Minahasa, termasuk Bupati dan Sekda.(nes)

Artikel Pemkab Minahasa Pastikan Penyaluran THR bagi ASN Tuntas Sebelum Hari Raya Idul Fitri pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan diawali dengan apel kerja bakti yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Lynda Deisye Watania, MM, MSI, Jumat (12/1/2024) di Benteng Moraya Tondano.

Sekda Watania dalam sambutannya menekankan tentang pentingnya semangat bersih-bersih untuk menciptakan lingkungan yang sehat nyaman.

“Melalui kerja bakti ini kita semua dapat bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan kota Tondano,” ujarnya.

Hal ini, kata dia, merupakan kontribusi positif dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Kerja bakti membangkitkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.”

Ia menambahkan, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan apel kerja bakti ini menjadi momen yang bersifat rutin dan memiliki dampak positif terhadap tatanan lingkungan di Kota Tondano. (nes)

Artikel Sekda Minahasa Lynda Watania: Kerja Bakti Bangkitkan Semangat Gotong Royong pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Rapat yang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, dibuka oleh Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw dan diawali dengan laporan panitia khusus (pansus), Selasa (9/1/2024) di Ruang Sidang DPRD Minahasa.

Bupati Minahasa, Jemmy Stani Kumendong, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD Minahasa.

“Pemkab Minahasa senantiasa konsisten melaksanakan tugas, menjalin koordinasi bersama DPRD dalam mengawal visi misi kerja pemerintah,” kata Bupati Kumendong.

“Pembahasan ranperda pariwisata adalah hal yang sangat penting dalam menunjang bentuk pemasaran dan industri pariwisata,” sambungnya.

Ketua DPRD Glady Kandouw dalam kesempatan itu menyebutkan, pembahasan ranperda kepariwisataan Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan bersama pihak eksekutif dan difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu sudah melalui beberapa tahap.

Menurut Kandouw, rencana peraturan daerah yang akan menjadi peraturan daerah, bertujuan untuk membuat destinasi pariwisata di Minahasa semakin maju dan berkembang.

“Semoga apa yang dibahas ini bisa terealisasi, dan sangat diharapkan sinergi positif dalam setiap program pemerintah,” ia menambahkan.

Kegiatan ini dihadiri antara lain, Sekda Minahasa, Lynda Watania, Wakil Ketua I DPRD Minahasa, Okstesi Prisilia Runtu, Wakil Ketua II DPRD Minahasa, Denny Kalangi, Sekretaris DPRD Minahasa, Rianny Suwarno, Kasdim 1302/Minahasa, Mayor Inf Daeng Pasaka, Wakapolres Minahasa, Kompol Sumaji, Asisten III Setdakab Minahasa, Vicky Tanor, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Jhony Tendean, perwakilan Kepala Kantor ATR/BPN, Royke Rori, para anggota DPRD Minahasa, dan para Kepala Dinas dan Kepala Badan Kabupaten Minahasa. (nes/Adv)

Artikel Hebat! Pemkab Minahasa dan DPRD Bahas Ranperda soal Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan itu berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (9/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Bupati Jemmy Stani Kumendong, didampingi Sekretaris Daerah, Dr Lynda Watania, Asisten I Drs Riviva Maringka, Asisten III Vicky Tanor, Kepala Dinas PMD Arthur Palilingan dan sejumlah Camat serta Hukum Tua, melantik 42 anggota perwakilan dari 17 desa dan 11 kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Kumendong meminta anggota yang dilantik agar meningkatkan kapasitas BPD di Minahasa.

“Selamat buat anggota BPD dan antar waktu yang telah dilantik. Pelajari aturan-aturan yang berlaku sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan tugas fungsi BPD dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia mengatakan, BPD jangan bersikap sebagai oposan yang justru berbenturan dengan Kepala Desa. Seharusnya BPD dan Kepala Desa bersinergi sehingga bisa melaksanakan tugas dengan maksimal.

Bupati menuturkan, meskipun disadari dan dimaklumi adanya keterbatasan-keterbatasan, namun keberadaan saudara sekalian sebenarnya memiliki kapasitas sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat.

“Saya juga akan melihat keberadaan saudara untuk bisa meningkatkan SDM dan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Kumendong.

Ia juga mengingatkan BPD untuk mengawasi laporan pertanggung jawaban dari Kepala Desa.

Ia menyebutkan, dalam waktu dekat juga BPD akan diperhadapkan dengan musyawarah Desa. Mekanismenya harus dilaksanakan sehingga berbagai keputusan bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini juga sesuai Permendagri nomor 110 tahun 2016.

“Menyambut Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, BPD diharapkan dapat ikut serta mensukseskan agenda tersebut dan membuat masyarakat di desa tetap aman dan nyaman,”pesannya. (nes)

Artikel Bupati Jemmy Kumendong Ingatkan BPD soal Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Desa pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan itu berlangsung di ruang kerja Sekdaprov Sulawesi Utara, Senin (08/01/2024).

Bupati Jemmy Kumendong dalam kesempatan itu mengatakan bahwa evaluasi dilakukan selang triwulan sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelum evaluasi di Kemendagri, lanjut dia, dilakukan pra evaluasi yang mencakup tiga aspek, yakni pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Ia bersyukur ketiga aspek yang dipaparkannya di hadapan Sekdaprov Sulut dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, terbilang bagus.

“Indikator-indukator sudah dievaluasi, sejauh ini Kabupaten Minahasa progresnya bagus,” kata Kumendong.

Ia menyebut, hal itu karena kinerja yang kompak, loyalitas dan penuh tanggungjawab dari Sekretaris Daerah, Dr Lynda Watania bersama para Asisten, Riviva Maringka, Wenny Talumewo, Vicky Tanor, para Staf Ahli, Kepala Dinas dan Badan hingga pejabat eselon III dan IV serta seluruh Camat dan Hukum Tua bahkan perangkat desa.

Kendati demikian, Bupati Jemmy Kumendong yang telah menakhodai Minahasa selama tiga bulan dua minggu itu mengatakan bahwa dirinya diminta untuk meningkatkan kinerja.

“Pesan Pak Gubernur melalui Pak Sekdaprov, tingkatkan kinerja dan kualitas penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” kata Kumendong.

Selain itu, lanjut dia, pesan lainnya adalah menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Ini kan pesta demokrasi, ibarat sebuah pesta kita harus riang gembira. Mari kita sambut pesta demokrasi dengan riang gembira,” katanya.

“Disamping itu, tentunya harus menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Jaga keamanan, kedamaian, dan tidak menyebarkan berita hoaks,” kata Bupati Kumendong yang juga menjabat Kepala BKD Pemprov Sulawesi Utara. (nes)

Artikel Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Kumendong Bersyukur Evaluasi Kinerjanya Dinilai Bagus pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dalam kesempatan itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Lynda Watania mengingatkan pemerintah desa agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sekda, pertanggung jawaban merupakan cara untuk mencegah agar pemerintahan desa tidak berhadapan dengan persoalan hukum.

“Hal ini harus menjadi perhatian, karena pertanggungjawaban dapat menjadi dasar untuk menghadapi persoalan hukum,” katanya.

Ia menyebutkan, para pelaksana baik Hukum Tua maupun perangkat desa harus mengusai dokumen angggaran termasuk standar operasional prosedur (SOP).

Selain itu, lanjut dia, perangkat desa harus mampu memahami rancangan dari setiap anggaran belanja yang ditetapkan sesuai musyawarah.

“Proses pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan jangan ada yang fiktif. Karena setiap pengeloalan keuangan yang terealisasi di desa akan diperiksa,” pesannya.

Selanjutnya Sekda meminta pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi aktifitas pengelolaan keuangan di desa.

Sekda juga mengingatkan pemerintah desa agar memperhatikan tentang perencanaan dan mengontrol keuangan, baik internal maupun eksternal.

“Pemerintah Kabupaten akan terus mendukung kegiatan positif pembangunan dan pengembangan desa. Jadi, laksanakan pengelolaan keuangan itu dengan sebaik-baiknya,” ia menambahkan.

Kegiatan itu dihadiri Camat Eris dan jajaran, dan diikuti para Hukum Tua dan perangkat desa, beserta sejumlah narasumber terkait.(nes)

Artikel Sekda Minahasa Lynda Watania Bekali Hukum Tua soal Kelola Keuangan Desa pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dalam kesempatan itu, Sekda Lynda Watania meminta perangkat daerah untuk merealisasikan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023.

Ia mengatakan, pembangunan itu telah dilaksanakan sejak bulan Januari hingga September 2023 (Triwulan Ketiga Juli, Agustus dan September).

Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD), lanjut dia, bertujuan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah.

“Serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi bahan bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya, Jumat (1/12/2023).

Watania menjelaskan, evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi yang nantinya akan dilakukan upaya perbaikan.

“Masih ada waktu yang tersisa untuk mengejar ketertinggalan sehingga target dapat terwujud sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat,” kata dia.

“Tetap semangat dan optimis bahwa segala yang dikerjakan pasti akan berhasil,” ia menambahkan.

Turut hadir: Kepala Bapelitbangda, Kepala BPBD, Kepala BKPSDM, Kepala Kesbangpol, Kadis DukCapil, Kadis Perkim, Kadis Pangan, Kadis Perpus, Kadis Pertanian, Kadis Perhubungan, Kadis PM-PTSP, Kadis Kesehatan, Kabag Ekonomi, Kabag Tapem, Camat Se-Kabupaten Minahasa. (nes)

Artikel Sekda Minahasa Lynda Watania Pimpin Rakor Evaluasi Hasil Pembangunan Tahun 2023 pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Rapat kerja yang dipimpin Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M.Si., didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Lynda Watania, memimpin rapat kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tahun 2023, Kamis (30/11/2023).

Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian dan program perlindungan anggota Korpri yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara, Dr. Steven O.E. Kandouw, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Denny Mangala M.Si di Gedung Wale Ne Tou, Tondano.

Dalam sambutannya, Wagub Steven Kandouw kembali mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berkomitmen untuk membantu program-program pemerintah.

Selain itu, semua komponen untuk tetap menjaga netralitas sebagai abdi rakyat selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. “Jaga kekompakan dan terus memelihara keamanan dan ketertiban agar pemilu boleh berjalan dengan sukses,” katanya.

Terkait rapat kerja tersebut, Bupati Jemmy Kumendong mengatakan, rapat kerja dilakukan dalam rangka memantapkan persiapan aparatur pemerintah dalam menghadapi berbagai even ke depan.

Selain itu, lanjutnya juga untuk persiapan Pemda dalam menyelesaikan tahun anggaran 2023 termasuk evaluasi berbagai program kegiatan yang telah dilakukan.

“Persiapan Natal dan pelaksanaan Pemilu juga ditekankan pentingnya ASN dalam menjaga integritas agar pelayanan publik berjalan dengan baik.Di samping itu juga ditekankan tentang sikap ASN yang harus menjadi bingkai perekat NKRI serta harus menjaga kerukunan yang telah terbina selama ini di tanah Minahasa,” ia menambahkan.

Dalam kesempatan itu hadir para asisten, staf ahli, inspektur, setwan, kepala badan, SKPD, kepala bagian dan camat se- Kabupaten Minahasa.(nes)

Artikel Pimpin Raker Jelang Akhir Tahun, Bupati Jemmy Kumendong Sebut ASN Harus Jadi Bingkai Perekat NKRI pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Kegiatan itu berlangsung di Balai Desa Waleure, dan diikuti para Hukum Tua beserta perangkat desa se-Kecamatan Langowan Timur.

Sekda Watania dalam sambutannya mengatakan, perangkat desa harus memiliki kapasitas dan kompetensi dalam tugasnya untuk membantu hukum tua.

“Jadi perangkat desa harus berkompeten dan siap menghadapi berbagai konflik di desa, baik internal maupun external,” ujarnya.

Seorang perangkat desa, lanjut Sekda, harus memiliki ketrampilan serta pendidikan formal agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efesien bagi masyarakat.

“Perangkat desa diharapkan dapat bertindak sesuai dengan apa yang direncanakan dan mampu melakukan pekerjaan dengan tepat dan cermat, serta berdaya guna dalam membantu hukum tua dalam pelayanannya kepada masyarakat,” kata Watania.

Dalam kesempatan itu, sekda juga menjelaskan tentang upaya yang di lakukan pemerintah dalam penanganan stunting di Kabupaten Minahasa.

“Hal itu sudah menjadi komitmen Pemkab Minahasa, karena itu pemerintah desa diharapkan dapat bekerja sama untuk penanganan dan pencegahannya,” ia menambahkan. (nes)

Artikel Sekda Minahasa Lynda Watania Sebut Perangkat Desa Harus Miliki Kapasitas dan Kompetensi pertama kali tampil pada INTANA NEWS.