Dalam kesempatan itu, RD berdialog dengan warga setempat bersama Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Jenderal TNI (Purn.) Alfret Denny Tuejeh (ADT).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat jelang Pemilu 2024.

Saat berdialog dengan warga Eris, Denny Tuejeh yang berpasangan dengan Calon Gubernur Steven Kandouw mengungkapkan visi dan misi mereka untuk Sulawesi Utara (Sulut).

“Visi kami adalah Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai Pintu Gerbang Asia Pasifik,” tegas Tuejeh, sambil memperkenalkan program-program unggulan yang akan dijalankan jika pasangan ini terpilih.

Fokus utama mereka adalah melanjutkan pembangunan yang telah dimulai oleh Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan ODSK, dengan penekanan pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Robby Dondokambey memaparkan sejumlah program unggulan yang menjadi fokusnya dalam pencalonannya sebagai Bupati Minahasa. Beberapa di antaranya adalah peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, pemberian insentif untuk lansia, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan untuk generasi muda.

RD menegaskan bahwa semua program tersebut akan diwujudkan jika pasangan RD-Vasung diberi kepercayaan oleh masyarakat Minahasa.

“Fokus kami adalah mendekatkan diri kepada masyarakat. Tujuan kami bukan sekadar menjadi pemimpin, melainkan bekerja bersama masyarakat untuk membangun Minahasa yang lebih baik dan sejahtera,”ujarnya.

Setelah melakukan kunjungan ke Eris, RD dan tim pemenangan melanjutkan perjalanan mereka ke Desa Makalonsouw, Kecamatan Tondano Timur, untuk mendengarkan aspirasi dari warga setempat.

Blusukan yang terus dilakukan Robby Dondokambey bersama tim ini semakin memperlihatkan komitmen mereka untuk berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat Minahasa.(nes)

Artikel Cawagub Sulut Denny Tuejeh dan Cabup Minahasa Robby Dondokambey Blusukan di Eris dan Makalonsouw pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Minat Jepang terhadap pekerja dari Sulut diungkap Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw ketika menyerahkan KTP di SMA Negeri I Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Selasa (20/12/2023).

“Pak Gubernur berhasil menjalin kerja sama dengan institusi di Jepang. Kita diminta sebanyak 10 ribu orang per tahun, termasuk di antaranya lulusan SMA dan SMK,” katanya.

“Ada sekitar enam ribu siswa di Kabupaten Bolaang Mongondow tetap optimistis bersekolah karena setelah tamat SMA/SMK ada banyak pilihan apakah melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja.”

“Saya harap tetap fokus belajar, jangan terpengaruh hal-hal destruktif, guru juga harus mempunyai integritas, saling memiliki satu dengan lainnya,” ajaknya.

Tidak kalah pentingnya, menurut Wagub, guru dan kepala sekolah selalu menjadi contoh untuk peserta didik dengan dengan pola pendidikan yang baik.

“SMA/SMK betul betul-betul menjadi batu loncatan. Percaya yang saya omongkan, tidak fokus belajar di SMA jangan harap berhasil. Mari fokus sekolah.”

Menurut Wagub seperti dilansir dari antaranews.com, tidak ada proses yang mengkhianati hasil, sehingga jangan bermimpi menjadi sukses kalau tidak melalui proses belajar dengan baik.”Semua ada proses, proses itu ada di tangan anda sekalian,” ia menambahkan.

Ia mengatakan, komitmen pribadi untuk totalitas belajar mengajar berpengaruh pada masa depan keluarga, Sulut dan Bangsa Indonesia.(nor)

Artikel Diungkap Wagub Steven Kandouw, Jepang Butuh 10 Ribu Pekerja dari Sulut Setiap Tahun pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Peringatan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw di Manado, Sabtu (21/10/ 2023).

“Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah cukup besar, termasuk di daerah kita. Karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan bersama, harus efektif dan tepat sasaran,” kata Wagub Steven.

Ia menyatakan, alokasi dana desa oleh pemerintah pusat dimaksudkan agar ada penetrasi program yang hasil pembangunannya nanti dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

“Dari pemanfaatan dana desa harus ada hasil dan bermanfaat bagi masyarakat, output dan outcomenya harus jelas,” ujarnya.

Warga miskin, kata dia, paling banyak berada di desa, sehingga didoronglah pemanfaatan dana desa sebaik-baiknya sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas dan memiliki kapasitas.

Wagub juga berharap dalam pengelolaan keuangan ada transparansi, sehingga kepala desa tidak memiliki pola pikir bahwa pengelolaan keuangan hanya menjadi tanggung jawab pribadi.

“Jangan berpikir kelola dana desa hanya kewenangan sendiri, atur sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Era sekarang ini transparansi menjadi penting. Transparan dan akuntabel harus dimunculkan dari hati,” tuturnya.

Karena, kata Wagub, biarpun ada pengawasan dari badan pengawas kabupaten dan desa, kalau dari hati tidak akuntabel, otak maling, bahaya.

“Kepala desa yang terjerat hukum karena salah memanfaatkan dana desa apakah ada? Ada. Karena itu kami berkali-kali mengingatkan mudah-mudahan pengelolaan keuangan dana desa ini dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya,” ia berharap seperti dikutip dari antaranews.com.

“Nah ibu-ibu PKK juga harus mengambil peran dalam mengontrol pemanfaatan anggaran sehingga pemanfaatannya tepat sasaran,” ajak Wagub

Tidak malah menjadi kebalikan dimana ibu-ibu PKK atau istri kepala desa, katanya malah menyuruh membelikan kendaraan pribadi.(nor)

Artikel Wagub Sulut Steven Kandouw: Dana Desa Jangan Dibelikan Kendaraan Pribadi Kepala Desa pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dia datang ke sana dalam rangka optimalisasi dokumen strategis kependudukan melalui pembuatan dokumen administrasi kependudukan massal.

Wagub Steven mengatakan, pemerintah provinsi dan para pemangku kepentingan terkait tidak main-main menggenjot sektor pendidikan.

“Indikatornya adalah kita terus meningkatkan indeks pendidikan Sulut. Indeks pendidikan Kabupaten Minahasa jangan mau kalah dengan Kota Tomohon, padahal potensinya tidak main-main, harus berkualifikasi,” ujarnya.

Karena itu, Wagub berharap siswa SMA/SMK yang masih bersekolah harus mampu bersaing, sehingga bisa menjadi seorang sarjana.

“Populasi penduduk Sulut saat ini sebanyak 2,6 juta jiwa atau tidak sampai satu persen dari populasi penduduk Indonesia. Karena itu, tidak ada jalan lain selain meningkatkan kualitas SDM,” ujarnya.

Wagub berharap siswa SMA dan SMK menjaga perilaku, tidak merokok, karena kesehatan diri akan berdampak ketika masuk seleksi sekolah-sekolah kedinasan.

“Akpol, Akmil, IPDN misalkan. Langsung ketahuan bila perokok, jangan sampai bertato dan minum alkohol. Jangan sampai ada kadar alkohol dalam darah. Karena beberapa kali ada seleksi sekolah kedinasan, setelah tes gagal. Jaga baik-baik diri anda,” tuturnya seperti dilansir antaranews.com.

Wagub juga menyentil banyak siswa yang kurang dalam tes akademik mata pelajaran matematika dan fisika. “Mudah-mudahan kepala sekolah bersama guru mata pelajaran bisa menggenjot ini, sehingga indeks pendidikan bisa naik,” dia berharap.(nor)

Artikel Sambangi SMAN 3 Tondano, Wagub Steven Kandouw Sindir Siswa Bertato dan Suka Mabuk pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Hingga kini tercatat sudah 76 orang menjadi korban TPPO. Bukan tidak mungkin jumlah sesungguhnya lebih dari itu karena banyak korban yang malu untuk melapor.

Untuk mencegah kasus TPPO maka Provinsi Sulut gencar melakukan pengiriman tenaga kerja (naker) ke luar negeri. Ditargetkan sebanyak 2.000 orang selama satu tahun.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menyebutkan, pengiriman tenaga kerja (naker) ke luar negeri langkah preventif mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Ya, ini merupakan salah satu langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah, kami optimistis,” ujar Steven di Manado, Senin (9/10/2023).

Wagub mengatakan, sekarang ini Gubernur Olly Dondokambey sedang giat-giatnya mengirimkan naker ke luar negeri yang diwadahi, diinisiasi bahkan di atur oleh pemerintah provinsi.

“Pengiriman tenaga kerja ini diharapakan mengurangi probabilitas TPPO,” ujarnya.

Karena itu dia berharap, peluang penempatan tenaga kerja ke luar negeri ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemuda-pemudi Sulut untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Pemerintah daerah juga berharap jangan mau dibodohi bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi menjadi korban TPPO,” katanya seperti dikutip dari Antaranews.com.

Sosialisasi TPPO ini, kata Wagub terus dilakukan termasuk menggandeng semua pihak terkait di dalamnya ada pemerintah daerah, jajaran kepolisian hingga tokoh-tokoh agama.

Wagub juga memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang cepat melakukan penanganan terhadap kasus-kasus TPPO.(nor)

Artikel Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang, Provinsi Sulut Gencar Kirim Tenaga Kerja ke Luar Negeri pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dan asal tahu saja kasus TPPO selalu disentil Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet mingguan tiap hari Senin baik daring atau langsung selain stunting dan inflasi.

Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara, Steven Kandouw mengakui bahwa memang Sulawesi Utara berada pada urutan provinsi kedua rawan berpotensi kasus TPPO.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Utara terkait masalah TPPO menyebutkan TPPO terkait judi online seperti di segitiga emas Kamboja, Myanmar, Laos. Disebutkan ada 76 orang yang menjadi korban TPPO. Satu orang pulang sudah tidak bernyawa lagi.

Terkait hal itu,Wagub memberikan apresiasi Dinas P3AD Sulut dan Kemenko Polhukam yang menggelar ‘Rakor Perlindungan WNI di Luar Negeri: Penguatan Koordinasi dan Peran Pemda Dalam Upaya Pencegahan Kasus-Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Sektor Judi Online/Online Scam’ tersebut.

“Ini menjadi catatan khusus untuk kita semua, makanya saya pikir itu yang melatarbelakangi ibu deputi dan rombongan Kemenko Polhukam datang ke sini untuk memberi pencerahan bagi kita semua di sini baik ‘stakeholder’ dan masyarakat untuk mengantisipasinya,” ujarnya.

Menurut Wagub, TPPO di Sulut kebanyakan hanya masalah regional terutama kaum perempuan yang dijanjikan pekerjaan dan ternyata disalahgunakan.”Mereka di eksploitasi, biasanya di daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti di Papua, Maluku dan sebagian kecil di Pulau Jawa,” ujarnya.

TPPO yang secara khusus di sektor judi online, menurut Wagub, adalah potensi yang muncul dan sangat merugikan anak-anak bangsa di Sulawesi Utara.

Mirisnya lagi menurut Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 tersebut, ternyata yang terkena terjerat dengan praktek-praktek ini adalah dari keluarga berada, punya latar belakang pendidikan dan mapan.

“Kalau pola yang dulu adalah kaum perempuan karena memang orang susah dari keluarga miskin. Tapi sekarang anomali yang sangat terasa adalah dari keluarga berada, punya latar belakang pendidikan dan mapan,” ujarnya.

Tapi karena dengan mendapatkan pendapatan yang berkali-kali lipat, akhirnya luluh juga.”Ini karena ketidakmampuan mengontrol impuls, impuls itu keinginan-keinginan, tawaran-tawaran sesaat yang tidak bisa dikontrol akhirnya jadi seperti itu,” katanya seperti dikutip Antaranews.com.

Wagub menceritakan, ada seseorang yang ternyata sudah sekolah notaris dan masih menunggu penempatan, kemudian ditawari gaji Rp50 juta, sudah berkeluarga pula, orang tuanya mapan, tapi bisa juga terpengaruh.”Karena itu, tidak ada jalan lain selain pemerintah harus hadir,” ia menambahkan.(nor)

Artikel Perhatian! Wagub Steven Kandouw Sebut Sulut Ternyata Provinsi Kedua Potensi Rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

“Ini kedatangan Dubes Polandia yang kedua kalinya ke Bumi Nyiur Melambai. Hal ini menunjukkan keseriusan Polandia untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulut,” kata Wagub Steven seusai menerima delegasi Kedubes Polandia, di Manado, Kamis (14/9/2023).

Duta Besar Polandia Beata Stoczyńska, kata Wagub, sangat serius dalam kunjungan kali ini untuk menindaklanjuti kedatangannya yang pertama dengan membawa delegasi perdagangan dan investasi.

Kedatangan Dubes Polandia ini, kata Wagub Kandouw, membicarakan lebih jauh terkait investasi di Sulut.

“Dalam upaya merealisasikan kerja sama spesifik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polandia, di antaranya teknologi pengolahan sampah dalam aspek pembangkit listrik tenaga terbarukan, pendidikan dan pariwisata,” Wagub menambahkan.

Selain itu, kata Wagub Kandouw, Polandia ingin menanamkan modalnya di provinsi ujung utara Sulawesi berkat lobi dari Gubernur Olly Dondokambey.

“Menurut Duta Besar Polandia, Pak Gubernur berhasil meyakinkan Duta Besar tentang komitmen kesiapan dan tekad Pemprov Sulut. Dia bilang potensi Sulut baik sumber daya alam, budaya, kondisi politik sangat kondusif. Makanya, dia ingin investasi terealisasi,” ujar Wagub pula seperti dikutip dari Antaranews.com.

Sebelumnya, Duta Besar Polandia untuk Indonesia Beata Stoczynska mengatakan, delegasi tertarik untuk menjajaki kerja sama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa.

“Alasan utama delegasi Polandia datang ke Sulawesi Utara adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang,” kata Beata.

Kunjungan Dubes Beata kali ini membawa beberapa anggota delegasi, seperti Stanislaw Stoczynski-Polish Embassy (Advisor), Janusz Wladyczak-KUKE (CEO), Lukasz Holubowski (Independent Businessman), Pawel Pampuszko-Legal Company (owner), Jacek Kolomyjec (Director PAIH Jakarta Office), Cezary Filipek (PAIH Jakarta Office), dan Karolina Ionescu (Political and Economic Counselor at The Embassy).(nor)

Artikel Kunjungan Kerja ke Manado, Dubes Polandia Tertarik Kerja Sama Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw meraih penghargaan untuk kategori Penerapan Data Sistem Informasi dan CAT, Penerapan Manajemen Kinerja dan Pengembangan Kompetensi.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari tekad dan komitmen serta sikap kita yang selama ini menerapkan aturan di atas segala-galanya, termasuk dalam manajemen kepegawaian,” kata Wagub Steven Kandouw seusai menerima penghargaan dalam Rapat Forum Kepegawaian se-Provinsi Sulut di Manado, Selasa (12/9/2023).

Menurut dia, manajemen kepegawaian sangat penting karena dengan mengedepankan sistem merit pasti akan berbanding lurus dengan ‘output’ dan ‘outcome’.

Pemerintah daerah, kata dia, memberikan apresiasi kepada BKN yang selama ini telah menjaga dan membantu pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 tersebut menegaskan, dalam peta jalan Gubernur Olly Dondokambey semua harus mengikuti aturan sehingga bersamaan dengan itu kepala daerah di kabupaten/kota didorong untuk menerapkannya.

“Di Sulut sudah 100 persen, tidak lagi ada yang melaksanakan malpraktik kepegawaian. Kabupaten/kota juga kita endorse agar mengikuti apa yang kita lakukan di provinsi,” katanya menegaskan seperti dilansir Antaranews.com.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKN RI Imas Sukmariah mengatakan, penghargaan ini diberikan kepada instansi yang dinilai telah berhasil dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

“Tujuan dari penghargaan ini untuk memotivasi dan menumbuhkan semangat kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini gubernur dan bupati/wali kota dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN sehingga pengelolaan kepegawaian ASN di Provinsi Sulut sesuai dengan sistem merit, kualifikasi, kompetensi kinerja,” ujarnya.

Daerah yang ikut mendapatkan penghargaan selain Pemprov Sulut yaitu Pemkot Manado, Pemkot Bitung, Pemkot Tomohon, Pemkab Minahasa Selatan, Pemkab Minahasa, Pemkab Minahasa Tenggara, Pemkab Bolaang Mongondow, Pemkab Bolaang Mongondow Utara, Pemkab Kepulauan Sangihe dan Pemkab Minahasa Utara.(nor)

Artikel Keren! Provinsi Sulawesi Utara Meraih 15 Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara pertama kali tampil pada INTANA NEWS.