Dia datang ke sana dalam rangka optimalisasi dokumen strategis kependudukan melalui pembuatan dokumen administrasi kependudukan massal.

Wagub Steven mengatakan, pemerintah provinsi dan para pemangku kepentingan terkait tidak main-main menggenjot sektor pendidikan.

“Indikatornya adalah kita terus meningkatkan indeks pendidikan Sulut. Indeks pendidikan Kabupaten Minahasa jangan mau kalah dengan Kota Tomohon, padahal potensinya tidak main-main, harus berkualifikasi,” ujarnya.

Karena itu, Wagub berharap siswa SMA/SMK yang masih bersekolah harus mampu bersaing, sehingga bisa menjadi seorang sarjana.

“Populasi penduduk Sulut saat ini sebanyak 2,6 juta jiwa atau tidak sampai satu persen dari populasi penduduk Indonesia. Karena itu, tidak ada jalan lain selain meningkatkan kualitas SDM,” ujarnya.

Wagub berharap siswa SMA dan SMK menjaga perilaku, tidak merokok, karena kesehatan diri akan berdampak ketika masuk seleksi sekolah-sekolah kedinasan.

“Akpol, Akmil, IPDN misalkan. Langsung ketahuan bila perokok, jangan sampai bertato dan minum alkohol. Jangan sampai ada kadar alkohol dalam darah. Karena beberapa kali ada seleksi sekolah kedinasan, setelah tes gagal. Jaga baik-baik diri anda,” tuturnya seperti dilansir antaranews.com.

Wagub juga menyentil banyak siswa yang kurang dalam tes akademik mata pelajaran matematika dan fisika. “Mudah-mudahan kepala sekolah bersama guru mata pelajaran bisa menggenjot ini, sehingga indeks pendidikan bisa naik,” dia berharap.(nor)

Artikel Sambangi SMAN 3 Tondano, Wagub Steven Kandouw Sindir Siswa Bertato dan Suka Mabuk pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Hingga kini tercatat sudah 76 orang menjadi korban TPPO. Bukan tidak mungkin jumlah sesungguhnya lebih dari itu karena banyak korban yang malu untuk melapor.

Untuk mencegah kasus TPPO maka Provinsi Sulut gencar melakukan pengiriman tenaga kerja (naker) ke luar negeri. Ditargetkan sebanyak 2.000 orang selama satu tahun.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menyebutkan, pengiriman tenaga kerja (naker) ke luar negeri langkah preventif mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Ya, ini merupakan salah satu langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah, kami optimistis,” ujar Steven di Manado, Senin (9/10/2023).

Wagub mengatakan, sekarang ini Gubernur Olly Dondokambey sedang giat-giatnya mengirimkan naker ke luar negeri yang diwadahi, diinisiasi bahkan di atur oleh pemerintah provinsi.

“Pengiriman tenaga kerja ini diharapakan mengurangi probabilitas TPPO,” ujarnya.

Karena itu dia berharap, peluang penempatan tenaga kerja ke luar negeri ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemuda-pemudi Sulut untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Pemerintah daerah juga berharap jangan mau dibodohi bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi menjadi korban TPPO,” katanya seperti dikutip dari Antaranews.com.

Sosialisasi TPPO ini, kata Wagub terus dilakukan termasuk menggandeng semua pihak terkait di dalamnya ada pemerintah daerah, jajaran kepolisian hingga tokoh-tokoh agama.

Wagub juga memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang cepat melakukan penanganan terhadap kasus-kasus TPPO.(nor)

Artikel Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang, Provinsi Sulut Gencar Kirim Tenaga Kerja ke Luar Negeri pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dan asal tahu saja kasus TPPO selalu disentil Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet mingguan tiap hari Senin baik daring atau langsung selain stunting dan inflasi.

Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara, Steven Kandouw mengakui bahwa memang Sulawesi Utara berada pada urutan provinsi kedua rawan berpotensi kasus TPPO.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Utara terkait masalah TPPO menyebutkan TPPO terkait judi online seperti di segitiga emas Kamboja, Myanmar, Laos. Disebutkan ada 76 orang yang menjadi korban TPPO. Satu orang pulang sudah tidak bernyawa lagi.

Terkait hal itu,Wagub memberikan apresiasi Dinas P3AD Sulut dan Kemenko Polhukam yang menggelar ‘Rakor Perlindungan WNI di Luar Negeri: Penguatan Koordinasi dan Peran Pemda Dalam Upaya Pencegahan Kasus-Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Sektor Judi Online/Online Scam’ tersebut.

“Ini menjadi catatan khusus untuk kita semua, makanya saya pikir itu yang melatarbelakangi ibu deputi dan rombongan Kemenko Polhukam datang ke sini untuk memberi pencerahan bagi kita semua di sini baik ‘stakeholder’ dan masyarakat untuk mengantisipasinya,” ujarnya.

Menurut Wagub, TPPO di Sulut kebanyakan hanya masalah regional terutama kaum perempuan yang dijanjikan pekerjaan dan ternyata disalahgunakan.”Mereka di eksploitasi, biasanya di daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti di Papua, Maluku dan sebagian kecil di Pulau Jawa,” ujarnya.

TPPO yang secara khusus di sektor judi online, menurut Wagub, adalah potensi yang muncul dan sangat merugikan anak-anak bangsa di Sulawesi Utara.

Mirisnya lagi menurut Ketua DPRD Sulut periode 2014-2015 tersebut, ternyata yang terkena terjerat dengan praktek-praktek ini adalah dari keluarga berada, punya latar belakang pendidikan dan mapan.

“Kalau pola yang dulu adalah kaum perempuan karena memang orang susah dari keluarga miskin. Tapi sekarang anomali yang sangat terasa adalah dari keluarga berada, punya latar belakang pendidikan dan mapan,” ujarnya.

Tapi karena dengan mendapatkan pendapatan yang berkali-kali lipat, akhirnya luluh juga.”Ini karena ketidakmampuan mengontrol impuls, impuls itu keinginan-keinginan, tawaran-tawaran sesaat yang tidak bisa dikontrol akhirnya jadi seperti itu,” katanya seperti dikutip Antaranews.com.

Wagub menceritakan, ada seseorang yang ternyata sudah sekolah notaris dan masih menunggu penempatan, kemudian ditawari gaji Rp50 juta, sudah berkeluarga pula, orang tuanya mapan, tapi bisa juga terpengaruh.”Karena itu, tidak ada jalan lain selain pemerintah harus hadir,” ia menambahkan.(nor)

Artikel Perhatian! Wagub Steven Kandouw Sebut Sulut Ternyata Provinsi Kedua Potensi Rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang pertama kali tampil pada INTANA NEWS.