Acara tersebut menjadi ajang silaturahmi antara pihak kepolisian dengan para jurnalis serta membahas berbagai isu penting, terkait keamanan dan ketertiban dalam Pilkada.

Kapolres Minahasa AKBP S. Sophian mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara Polres Minahasa dan media dalam mengedukasi masyarakat, terutama terkait isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum.

“Kami sangat mengapresiasi peran jurnalis dalam membantu menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat,” ujar AKBP S. Sophian.

Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Edi Susanto, menambahkan terkait program kerja 100 hari dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

Menurutnya, program tersebut diantaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pemberantasan korupsi.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan program 100 hari ini dengan fokus pada pencegahan kejahatan serta penegakan hukum yang lebih efektif,” ujar AKP Edi Susanto.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres juga menyoroti pentingnya netralitas jurnalis, terutama menjelang pemilu.

Ia mengingatkan agar media tetap menjaga independensi dan profesionalisme dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Kami berharap wartawan dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif, serta menghindari pemberitaan yang dapat memicu ketegangan,” kata Kapolres.

Kapolres Minahasa mengungkapkan bahwa kerjasama yang baik antara Polres Minahasa dan media sangat penting untuk mewujudkan Minahasa yang aman dan nyaman.

Ia berharap dengan adanya Coffee Morning ini, hubungan antara kepolisian dan media semakin erat, demi tercapainya tujuan bersama dalam membangun Minahasa yang lebih baik.

Acara Coffee Morning ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara wartawan dan jajaran Polres Minahasa, di mana para jurnalis diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung mengenai berbagai isu terkait tugas kepolisian.(nes)

Artikel Coffee Morning, Kapolres Minahasa Ingatkan Netralitas Media dalam Pemberitaan Jelang Pilkada pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Dia menyatakan hal itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Sasongko Tedjo menyatakan, ketaatan pada KEJ bukan hanya semata karena perintah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yang menyatakan “wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.

“Lebih dari itu, ketaatan pada KEJ sekaligus sebagai wujud kesadaran profesional wartawan bahwa ada kaidah-kaidah dan standar yang harus dipenuhi dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa 11 Pasal KEJ merupakan rangkuman standar dan kaidah yang menjadi panduan mendasar bagi wartawan dalam menjalani kerja-kerja jurnalistik, sejak perencanaan hingga memproduksi dan mengevaluasi berita.

“Kami yakin wartawan dan media pers akan menghasilkan produk jurnalisme (berita) berkualitas jika mematuhi KEJ. Berita berkualitas itulah yang menjadi keunggulan kompetitif produk pers dalam menghadapi persaingan di tengah berseliwerannya berjuta informasi digital non pers yang membanjiri jagat maya,” ujarnya.

Sebagaimana Pasal 1 KEJ, Sasongko mengingatkan wartawan harus independen, tidak beritikad buruk, akurat, dan berimbang sejak merencanakan liputan hingga mencari, memperoleh, mengolah, dan memublikasikan berita

Sementara Pasal 2 KEJ, kata dia, wartawan juga menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugasnya.

Singkatnya, lanjut Sasongko, KEJ memandu wartawan menghasilkan berita berkualitas, yang bukan hanya menarik melainkan juga penting dan mencerahkan publik.

“Bayangkan kalau setiap berita itu aktual, faktual, akurat, berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Selain itu, tidak beritikad buruk, memperhatikan norma-norma kearifan lokal masyarakat, dan tanpa prasangka diskriminatif. Tentu, berita yang dihasilkan akan berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab publik pers dalam menjalankan fungsi kontrol, edukasi, penyebaran informasi, dan menyajikan hiburan atau membangkitkan harapan,” ujarnya.

Seruan tersebut disampaikannya merespons situasi terkini berkaitan dengan kontestasi Pemilu 2024, terutama pascapengumuman penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, Selasa (14/11).

DK PWI Pusat juga mencermati terjadinya peningkatan jumlah pengaduan masyarakat atas pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik, termasuk situs berita, televisi, dan radio.

Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers telah menerima 748 pengaduan selama periode Januari-Oktober 2023. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan tahun 2022 dengan total 691 pengaduan.

“Sebanyak 97 persen pelanggaran terhadap UU Pers dan KEJ dilakukan oleh media daring/digital. Jenis pelanggarannya mayoritas (60 persen) berupa tidak uji informasi, termasuk verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi. Selebihnya, berita mengutip sumber yang tidak tepercaya/kredibel (20 persen), provokasi/eksploitasi seks (10 persen), dan hoaks (10 persen),” katanya.(nor)

Artikel Dewan Kehormatan PWI Ingatkan Wartawan agar Taati Kode Etik Jurnalistik pertama kali tampil pada INTANA NEWS.

Direktur UKW PWI Pusat Firdaus Komar menyatakan hal itu saat pembukaan penyelenggaraan UKW angkatan 59 dan 60 di Medan, Sumatera Utara(Sumut), Selasa (7/11/2023).

“Bagi wartawan yang telah memiliki kartu UKW tetap dimonitor kinerjanya. Apakah aktif menghasilkan karya jurnalistik apa tidak. Bagi pemilik UKW yang terbukti melanggar aturan atau kode etik. Kartu UKW-nya akan dicabut,” katanya.

Ia mengatakan pemberian sanksi atau mencabut cabut kartu UKW dilakukan melalui lembaga uji dan seterusnya disampaikan ke Dewan Pers.”Kita tetap menjaga kemerdekaan pers,” dia menyebutkan seperti dilansir antaranews.com.

Menurut Firdaus, penyelenggaraan UKW di Sumut dinilai sudah cukup bagus dan mantap. Selain peningkatan kualitas wartawan secara personal juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan.

Sedangkan guna memaksimalkan program PWI Pusat dan daerah, saat ini jajaran pengurus sedang menyusun standar kompetensi agar lebih baik lagi.”Maka pelaksanaan UKW ke depan akan lebih ketat termasuk materi UKW- nya,” ia menambahkan.(nor)

Artikel Catat! PWI Ancam Cabut Kartu UKW Wartawan yang Langgar Kode Etik pertama kali tampil pada INTANA NEWS.